2.288 Kasus Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Jakbar Ilustrasi perceraian. (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

MerahPutih.com - Sebanyak 2.288 kasus perceraian masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sejak awal tahun sampai Agustus 2020. Alasan para suami-istri bercerai karena permasalahan ekonomi.

Namun dari kasus sebanyak itu, kata Ketua PA Jakarta Barat Muhammad Yamin, baru 315 kasus yang diputuskan dalam persidangan.

Baca Juga:

Pilkada Sebabkan Ratusan Pasutri Cerai hingga Orang Tua Bertikai dengan Anak

Alasan Pengadilan Jakbar baru proses 315 kasus, ucap Yamin, karena pada bulan Februari dan Maret kantornya sudah mulai di-lockdown. Jadi, proses persidangan kasus perceraian itu sempat tertunda.

Ilustrasi perceraian. (Foto: MP/Pixabay.com/stevepb)
Ilustrasi perceraian. (Foto: MP/Pixabay.com/stevepb)

"Kami terapkan PSBB, kita lock perkara ditunda sampai ada pernyataan baru dari pemerintah ketika new normal kita menerima kembali sehingga tren terima cenderung lebih banyak karena sidang kami lock," kata Yamin Jumat (28/8).

Baca Juga:

Sebelum Bercerai, Pertimbangkan Hal Ini Terlebih Dahulu

Yamin menerangkan, persoalan para suami istri bercerai ini lantaran permasalahan ekonomi. Pasalnya, suami tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada keluarga kecilnya.

"Dominan ekonomi. Dia dari faktor tanggung jawab suami sehingga insiasiasi perceraian itu dari istri. Ada dua jenis perkara cerai, meski tidak dominan, karena ada yang diajukan istri cerai/talak, ada (perkara) harta bersama, waris dan hibah, tapi dominan yang naik perceraian," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Baru Tiga Bulan Nikah, Istri Ceraikan Suami Gegara Dukung Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi
Indonesia
Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi

23 pegawai yang bekerja di lingkungan KPK terkonfirmasi positif COVID-19

Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki
Indonesia
Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM).

Tunggu Vaksin Merah Putih, Indonesia Butuh Vaksin Luar Negeri
Indonesia
Tunggu Vaksin Merah Putih, Indonesia Butuh Vaksin Luar Negeri

Indonesia membuka dan menjajaki kerja sama internasional lainnya untuk memastikan dan mengakselerasi ketersediaan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif di Indonesia.

Polda Jajaran Diminta Proses Penyebar Video Hoaks Terkait Tewasnya Enam Pengawal Rizieq
Indonesia
Polda Jajaran Diminta Proses Penyebar Video Hoaks Terkait Tewasnya Enam Pengawal Rizieq

Direktorat Tindak Pidana Siber diketahui telah melakukan pencarian

PSBB Ketat di DKI Bisa Picu Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
PSBB Ketat di DKI Bisa Picu Kemiskinan Ekstrem

PSBB pasti berdampak negatif terhadap ekonomi yang saat ini kondisinya sudah terpuruk.

WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari
Indonesia
WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari

Mekanisme masuk wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini, tidak menghilangkan kewajiban lain

Usai Bertemu AHY. Anies: Demokrat Baru Saja Melewati Ujian yang Tidak Sederhana
Indonesia
Usai Bertemu AHY. Anies: Demokrat Baru Saja Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Kami terimakasih atas kesempatan untuk menerima dan bersilaturahmi untuk sore hari ini

Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu
Indonesia
Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu

Salah satu polisi yang diduga menembak anggota laskar FPI dalam kasus Tol Jakarta-Cikampek Km 50 meninggal dunia karena kecelakaan tunggal.

Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengubah kolong jembatan di Kelurahan Pegangsaan Menteng menjadi taman.

Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa
Indonesia
Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa

SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) menjadi penghambat dalam kemajuan suatu bangsa