2.103 Kasus di Kejaksaan Agung Tuntas dengan Restorative Justice Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melaporkan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan keadilan restoratif atau "restorative justice" sejak dicanangkan tahun 2020.

"Sejak dicanangkan tahun 2020, kejaksaan telah melakukan penghentian penuntutan sebanyak 2.103 perkara," kata Burhanuddin dalam paparannya saat Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi III DPR RI di di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Jaksa Agung Sebut Ada 2.000 Kasus Diselesaikan dengan Restorative Justice

Dari total tersebut, ia merinci perkara yang dituntaskan dengan keadilan restoratif sebanyak 230 perkara pada 2020, kemudian 422 perkara pada 2021, dan 1.451 perkara pada 2022.

Kejaksaan, ujarnya, telah membentuk Rumah "Restorative Justice" (Rumah RJ) dan balai rehabilitasi sebagai implementasi keadilan restoratif.

"Rumah 'Restorative Justice' atau Rumah RJ sebanyak 1.536 dan 73 balai rehabilitasi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan agar penerapan keadilan restoratif dikembalikan pada konsep awal yang menaruh fokus penting pada upaya pemulihan.

"'Restorative justice' harus dibaca dengan satu napas bersama korektif dan rehabilitatif. Artinya, ketika pendekatan 'restorative justice' ini dilakukan sekaligus kita berupaya untuk memulihkan keadaan korban," tuturnya.

Baca Juga:

Jaksa Agung Ajak Media Awasi Kinerja Anggotanya

Selain itu, kata Taufik, dengan pendekatan keadilan restoratif maka pelaku perlu diberikan bimbingan agar memahami bahwa perbuatannya salah dan tidak kembali mengulanginya.

“Pelaku harus memahami bahwa perbuatan pelaku adalah tetap perbuatan salah, meskipun kasusnya dihentikan. Perbuatan pelaku bukan kita benarkan dengan menghentikan melalui 'restorative justice', jadi korektifnya ada,” katanya.

Sebelumnya, Sabtu (19/11), Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin memastikan adanya sistem pengawasan dalam penerapan "restorative justice" agar tidak disalahgunakan oleh oknum jaksa nakal menjadi ladang cuan atau mencari keuntungan.

“Memang betul sekali, pada waktu saya mau tanda tangan 'perja' ini, saya masih ragu karena kondisi jaksa pada waktu itu. Tapi dengan satu tekad saya ingin memperbaiki situasi ini,” kata Burhanuddin ditemui usai acara “Sound of Justice”, di Gedung Smesco. (*)

Baca Juga:

Jaksa Agung Indikasikan Dua Perkara Ferdy Sambo Digabung Satu Dakwaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 WNI Alami Luka Saat Tragedi Pesta Halloween di Itaewon
Indonesia
2 WNI Alami Luka Saat Tragedi Pesta Halloween di Itaewon

Kedua WNI tersebut telah kembali ke rumahnya setelah mendapatkan perawatan.

Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina
Indonesia
Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina

Hakim Mahkamah Internasional tetap melanjutkan agenda persidangan tanpa perwakilan Rusia.

BMKG Tampik Informasi Badai Dahsyat di Wilayah Jabodetabek Besok
Indonesia
BMKG Tampik Informasi Badai Dahsyat di Wilayah Jabodetabek Besok

Fenomena alam badai diperkirakan tidak akan terjadi.

KTT G20 Hasilkan Kesepakatan Dana Pandemi Sebesar Rp 23,4 Triliun
Indonesia
KTT G20 Hasilkan Kesepakatan Dana Pandemi Sebesar Rp 23,4 Triliun

Tercatat, dana yang dihimpun menembus USD 1,5 miliar atau setara Rp 23,4 triliun.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru positif harian bertambah 1.242 hari ini. Dengan penambahan hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.063.251, sejak kasus pertama diumumkan pemerintah pada Maret 2020.

9 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir
Indonesia
9 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir

Banjir diakibatkan hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah ibu kota.

Bawaslu Perlu Waspadai 4 Pelanggaran yang Diprediksi Muncul di Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Perlu Waspadai 4 Pelanggaran yang Diprediksi Muncul di Pemilu 2024

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti memprediksikan, empat pelanggaran yang perlu diwaspadai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Kompolnas Cek Kesiapan Polda NTB Antisipasi Calo Tiket MotoGP Mandalika
Olahraga
Kompolnas Cek Kesiapan Polda NTB Antisipasi Calo Tiket MotoGP Mandalika

Tujuan peninjauan untuk memastikan perhelatan MotoGP 2022 berjalan dengan aman dan lancar.

Presiden Instruksikan Segera Buka Akses Daerah Terisolasi Akibat Gempa Cianjur
Indonesia
Presiden Instruksikan Segera Buka Akses Daerah Terisolasi Akibat Gempa Cianjur

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di lokasi pengungsian korban gempa Cianjur di Taman Prawatasari, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, (22/11).

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah tidak Bertentangan dengan UUD 45
Indonesia
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah tidak Bertentangan dengan UUD 45

Menurutnya, pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.