198 Ribu Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat Tahun Ini Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, ada 198.765 jemaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1441H/2020M.

Baca Juga

PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah

Jumlah ini tersebar di 13 Embarkasi, yaitu: Aceh (4.187 jemaah), Balikpapan (5.639), Banjarmasin (5.495), Batam (11.707), Jakarta-Bekasi (37.877), Jakarta-PondokGede (23.529), Lombok (4.505), Makassar (15.822), Medan (8.132), Padang (6.215), Palembang (7.884), Solo (32.940), dan Surabaya (34.833).

Besaran dana setoran pelunasan yang mereka bayarkan beragam, sesuai dengan embarkasi keberangkatan. BPIH terendah adalah Embarkasi Aceh (Rp31.454.602) dan tertinggi Embarkasi Makassar (Rp38.352.602). Jika setoran awal jemaah haji adalah Rp25juta, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan pada rentang Rp6.454,602 sampai Rp13.352.602.

Jamaah Haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
Jamaah Haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Bagaimana nasib dana setoran awal tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar menjelaskan bahwa dana setoran pelunasan jemaah haji 1441H akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, setoran pelunasan BPIH 1441H ini akan dikelola secara terpisah oleh BPKH.

“Sesuai KMA No 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” tegas Nizar di Jakarta, Rabu (3/6).

Baca Juga

Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047

Selain itu, Kementerian Agama juga membuka opsi lain bagi jemaah haji 1441H/2020M. Jemaah yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini, juga dapat meminta kembali dana setoran pelunasan BPIH.

Namun, yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan awalnya, bukan dana setoran awalnya. Sebab, jika jemaah juga menarik dana setoran awalnya, berarti dia telah membatalkan rencana mendaftar hajinya.

Permohonan pengembalian dana pelunasan ini, lanjut Nizar, disampaikan melalui Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar. Nantinya, Kankemenag yang akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan selanjutnya diproses ke BPKH.

“BPKH yang akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jemaah haji,” tuturnya.

Nizar menjelaskan, dana haji sejak 2018 sudah diserahkan kepada dan dikelola sepenuhnya oleh BPKH. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 pada 13 Februari 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Baca Juga

Pembatalan Haji Bisa Timbulkan Masalah Bilateral Indonesia dengan Arab Saudi

“Saat itu, (Februari 2018), tercatat dana haji mencapai Rp103 Triliun, dan sejak itu semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 Triliun,” kata Nizar.

Ditambahkannya, sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemerintah Harus Lebih Masif Sosialisasikan Ancaman Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Harus Lebih Masif Sosialisasikan Ancaman Virus Corona

"Seperti perlunya penggunaan masker bagi yang merasa tidak sehat maupun cara mencuci tangan yang baik sesuai dengan langkah yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO)," kata Bamsoet

Update Kasus COVID-19 di DKI Rabu (6/5): Positif 4.709 Orang, 713 Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 di DKI Rabu (6/5): Positif 4.709 Orang, 713 Sembuh

Ada 2.194 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Begini Pendapatan Negara Saat Awal Pandemi COVID-19 Melanda
Indonesia
Begini Pendapatan Negara Saat Awal Pandemi COVID-19 Melanda

"Pertumbuhannya adalah minus 9,8 persen. Ini masih akan sesuai estimasi kami yaitu negative growth pada pendapatan negara sekitar 10 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rahayu Janjikan Badan Usaha Milik RW Dengan Bantuan Rp100 Juta
Indonesia
Rahayu Janjikan Badan Usaha Milik RW Dengan Bantuan Rp100 Juta

"Bantuan dana aspirasi Rp 100 juta/RW/tahun dan Rp 1 juta/RT/bulan sebenarnya tidak banyak, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga" ujarnya.

PDIP Prioritaskan Kader di Pilwalkot Surabaya, Hasto: Akan Diduetkan dengan Sosok Eksternal
Indonesia
PDIP Prioritaskan Kader di Pilwalkot Surabaya, Hasto: Akan Diduetkan dengan Sosok Eksternal

PDIP akan mengutamakan kader internal untuk diusung sebagai calon kepala daerah Kota Surabaya.

Waktu Penerapan PSBB Bodebek Terserah Pemda Jawa Barat
Indonesia
Waktu Penerapan PSBB Bodebek Terserah Pemda Jawa Barat

Setelah disetujui maka Pemda membuat Perda

 Polisi Belum Temukan Bukti Kuat Dana Desa Dipakai untuk Operasional KKB
Indonesia
Polisi Belum Temukan Bukti Kuat Dana Desa Dipakai untuk Operasional KKB

"Sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua," kata Asep

BPIP Minta Pemerintah dan Pengusaha Pedulikan Nasib Buruh di Pagebluk COVID-19
Indonesia
BPIP Minta Pemerintah dan Pengusaha Pedulikan Nasib Buruh di Pagebluk COVID-19

solidaritas merupakan hukum tertinggi untuk membuktikan kecintaannya kepada Tuhannya.

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara
Indonesia
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Laut Banda
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Laut Banda

Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.