198 Ribu Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat Tahun Ini Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, ada 198.765 jemaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1441H/2020M.

Baca Juga

PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah

Jumlah ini tersebar di 13 Embarkasi, yaitu: Aceh (4.187 jemaah), Balikpapan (5.639), Banjarmasin (5.495), Batam (11.707), Jakarta-Bekasi (37.877), Jakarta-PondokGede (23.529), Lombok (4.505), Makassar (15.822), Medan (8.132), Padang (6.215), Palembang (7.884), Solo (32.940), dan Surabaya (34.833).

Besaran dana setoran pelunasan yang mereka bayarkan beragam, sesuai dengan embarkasi keberangkatan. BPIH terendah adalah Embarkasi Aceh (Rp31.454.602) dan tertinggi Embarkasi Makassar (Rp38.352.602). Jika setoran awal jemaah haji adalah Rp25juta, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan pada rentang Rp6.454,602 sampai Rp13.352.602.

Jamaah Haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
Jamaah Haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Bagaimana nasib dana setoran awal tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar menjelaskan bahwa dana setoran pelunasan jemaah haji 1441H akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, setoran pelunasan BPIH 1441H ini akan dikelola secara terpisah oleh BPKH.

“Sesuai KMA No 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” tegas Nizar di Jakarta, Rabu (3/6).

Baca Juga

Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047

Selain itu, Kementerian Agama juga membuka opsi lain bagi jemaah haji 1441H/2020M. Jemaah yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini, juga dapat meminta kembali dana setoran pelunasan BPIH.

Namun, yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan awalnya, bukan dana setoran awalnya. Sebab, jika jemaah juga menarik dana setoran awalnya, berarti dia telah membatalkan rencana mendaftar hajinya.

Permohonan pengembalian dana pelunasan ini, lanjut Nizar, disampaikan melalui Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar. Nantinya, Kankemenag yang akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan selanjutnya diproses ke BPKH.

“BPKH yang akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jemaah haji,” tuturnya.

Nizar menjelaskan, dana haji sejak 2018 sudah diserahkan kepada dan dikelola sepenuhnya oleh BPKH. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 pada 13 Februari 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Baca Juga

Pembatalan Haji Bisa Timbulkan Masalah Bilateral Indonesia dengan Arab Saudi

“Saat itu, (Februari 2018), tercatat dana haji mencapai Rp103 Triliun, dan sejak itu semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 Triliun,” kata Nizar.

Ditambahkannya, sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewan Pengupahan Wajibkan Pengusaha Taati Pembayaran THR
Indonesia
Dewan Pengupahan Wajibkan Pengusaha Taati Pembayaran THR

"Regulasi harus ditegakkan, tidak boleh abu-abu. Yang penting juga sudah dikomunikasika dengan informasi yang cukup jelas," ujar Adi Mahfudz.

Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat

Demonstrasi tersebut sudah tidak murni memperjuangkan sebuah aspirasi

Indonesia Tempat Urutan ke-34 Kasus COVID-19 Secara Global
Indonesia
Indonesia Tempat Urutan ke-34 Kasus COVID-19 Secara Global

Sementara untuk angka pasien COVID-19 yang sembuh, Indonesia tercatat pada urutan ke-44

COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar COVID-19, yakni 25 kasus

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah
Indonesia
Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Dunia usaha mengharapkan adanya kemudahan kredit tidak hanya dari bank BUMN tetapi juga perbankan swasta untuk alternatif pembiayaan.

Lima Tahapan Tim DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Lima Tahapan Tim DVI Polri Identifikasi Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Polisi melakukan lima langkah untuk mengidentifikasi jenazah dari korban insiden jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang kemungkinan tak utuh lagi mengingat adanya ledakan keras di pesawat.

Gereja Katedral Jakarta Direncanakan Buka Kembali 5 Juli
Indonesia
Gereja Katedral Jakarta Direncanakan Buka Kembali 5 Juli

Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf mengatakan pengurus gereja Katedral sudah memasang dan menerapkam protokol kesehatan yang baik.

7 Perusahaan Taiwan Bakal Relokasi Pabrik dari Tiongkok ke Indonesia
Indonesia
7 Perusahaan Taiwan Bakal Relokasi Pabrik dari Tiongkok ke Indonesia

BKPM tengah memantau 119 perusahaan yang potensial untuk melakukan relokasi dengan nilai investasinya mencapai 37 miliar dolar AS dengan proyeksi penyerapan 112 ribu tenaga kerja.

Tes Massal COVID-19 Penumpang KRL di Stasiun Bojonggede, Hasilnya?
Indonesia
Tes Massal COVID-19 Penumpang KRL di Stasiun Bojonggede, Hasilnya?

adalah seorang perempuan 35 tahun yang bekerja di DKI Jakarta

Optimisme Jokowi Tatap Ekonomi di 2021
Indonesia
Optimisme Jokowi Tatap Ekonomi di 2021

Pemerintah paling tidak mengalokasikan anggaran Rp356,5 untuk mendukung agenda Pemulihan Ekonomi Nasional, mulai dari bidang kesehatan hingga insentif usaha.