18 TPS di Jakarta Utara Gelar Pemilu Susulan akibat Banjir

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 14 Februari 2024
18 TPS di Jakarta Utara Gelar Pemilu Susulan akibat Banjir

Warga tetap melaksanakan pemungutan suara di salah satu TPS Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, meski dalam kondisi terendam banjir, Rabu (14/2). Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menyebutkan, sebanyak 18 tempat pemungutan suara (TPS) harus menggelar pemilu susulan karena terdampak banjir.

"Data itu masih angka sementara. Tetapi kami masih menunggu informasi dari bawah," kata anggota KPU Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Rabu (14/2).

Baca juga:

Ganjar-Mahfud Pantau Quick Count di Posko Pemenangan Teuku Umar

Ibnu mengatakan, 18 TPS tersebut berlokasi di kawasan Sunter Jaya dengan jumlah 12 TPS. Sementara itu, Pegangsaan Dua sebanyak enam TPS.

"Untuk dua TPS yang ambruk di Kelurahan Kelapa Gading Barat mereka tetap melakukan pemungutan," kata dia.

Menurut Ibnu, kepastian pemilu susulan ini akan didapatkan melalui rapat pleno yang digelar KPU Jakarta Utara.

Baca juga:

Prabowo Menang Telak di TPS-nya, Ganjar Cuma Raih 2 Suara

"Aspirasi dari masyarakat agar pemilu digelar di hari libur dan kami usul nanti digelar pada hari Minggu dan akan kami putuskan segera," kata dia.

Sebelumnya, hujan deras serta angin kencang yang terjadi di Jakarta membuat sejumlah TPS ambruk dan terendam banjir akibat luapan air.

Namun, ada yang tetap melaksanakan pemungutan suara meski berada dalam kondisi banjir. Lalu, ada pula yang tetap melaksanakan sesuai jadwal. (*)

Baca juga:

Anies-Muhaimin Menang Telak di TPS Ma'ruf Amin

#Tempat Pemungutan Suara #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan