170 Kepala Daerah Terpilih Bakal Dilantik 26 Februari Ilustrasi Pilkada 2020. ANTARA/Naufal Ammar

MerahPutih.com - Pemerintah akan melantik kepala daerah terpilih di 170 daerah pelaksana Pilkada 2020 pada 26 Februari 2021.

Pelantikan dilakukan untuk 122 daerah yang tidak ada sengketa. Ditambah dengan jumlah hari ini, Rabu (17/2), daerah yang ditolak sengketanya oleh MK diperkirakan ada kurang lebih jumlah 50.

"Jadi demikian ada kurang lebih 170-an yang akan kita lantik akhir Februari ini," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) Akmal Malik dalam konferensi persnya, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Sumatra Barat Lantik 12 Kepala Daerah Terpilih di Akhir Februari

Akmal menjelaskan, karena ada perbedaan periode habisnya masa jabatan, pemerintah akan melaksanakan pelantikan secara bertahap.

Sebelum pelaksanaan 26 Februari mendatang, pemerintah sudah melakukan pelantikan.

Ia menjelaskan, ada tujuh daerah yang habis masa jabatannya pada tanggal 12 Februari kemarin.

Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).
Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).

Dua di antaranya tidak ada sengketa dan sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo yaitu Kalimantan Utara dengan Sulewesi Utara. Sedangkan daerah lainnya masih menunggu hasil putusan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah 26 Februari juga akan dilakukan pelantikan kembali untuk perkara sengketa yang masih berlanjut di MK dan pelantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Maret, April dan Mei.

"Ditambah dengan 17 yang habis di bulan April akan dilantik di akhir April. Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah itu akan dilantik di akhir Juni," ungkapnya.

Baca Juga:

Gagal Tangani Banjir, Kepala Daerah Bisa Diseret ke Ranah Hukum

Akmal mengaku, pada 3 Februari lalu, pihaknya sudah meminta kepala daerah yang telah habis masa jabatannya untuk menugaskan sekretaris daerah (sekda) menjadi pelaksana harian (plh) kepala daerah.

Plh memang tidak bisa mengambil tugas-tugas strategis. Menurut Akmal, vaksinasi COVID-19 bukan sebuah tugas yang strategis bagi kepala daerah.

"Jadi kalau nanti ada kepala daerah adanya acting governor atau acting mayor, pj-pj itu menghambat, itu tidak benar," katanya.

Namun, jika masih ada plh yang ragu mengambil kebijakan itu, maka Akmal meminta mereka untuk bersurat ke Kemendagri. Program itu akan langsung diambil alih oleh Kemendagri. (Knu)

Baca Juga:

Kepala Daerah Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Depresi Ditinggal Nikah, Seorang Pria Buang Rp300 Juta di Jalan

Akun Kontraktor Sipil (fb.com/abi.alghifarii) mengunggah beberapa foto yang menceritakan seorang pria depresi membuang uang ratusan juta rupiah.

Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia
Indonesia
Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia

Mereka pasangan kawin campur yang ingin datang ke Indonesia harus mengajukan permohonan visa tinggal terbatas (VITAS) penyatuan keluarga melalui website visa-online.imigrasi.go.id.

Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka

"Itu perlu pendalaman, harus ada benang merahnya, termasuk bukti-bukti dan alat bukti yang kita kumpulkan untuk menuduh seorang itu terlibat atau tidak terkait kasus itu," kata Awi

Nekat Mudik, Pengendara Bakal Ditilang
Indonesia
Nekat Mudik, Pengendara Bakal Ditilang

Larangan mudik mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021.

IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
IDI Peringatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Lakukan Vaksinasi COVID-19

"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," jelas Zubairi

KPU Solo Ajukan Pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD
Indonesia
KPU Solo Ajukan Pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD

KPU Solo hanya punya waktu sehari untuk mengajukan usulan pelantikan Gibran-Teguh ke DPRD Solo.

Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton
Indonesia
Enam Bulan Ditutup, Bioskop CGV Dibuka dengan 25 Persen Penonton

CGV sudah mengajukan izin beroprasi kembali sejak sebulan lalu

Dinkes DKI Diperintahkan Tracing Massa Kegiatan Rizieq di Pertamburan
Indonesia
Dinkes DKI Diperintahkan Tracing Massa Kegiatan Rizieq di Pertamburan

"Sudah kami minta Dinkes untuk melakukan tracing di petamburan," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19
Indonesia
Kasatpol PP Kota Makassar Positif COVID-19

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar Imam Hud bersama istrinya terpapar virus corona.

Berkantor di Bali, Menteri Sandiaga Uno Ingin Percepat Pemulihan Pariwisata
Indonesia
Berkantor di Bali, Menteri Sandiaga Uno Ingin Percepat Pemulihan Pariwisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menepati janjinya untuk berkantor di Bali. Pagi tadi, Kamis (28/1).