17 Rumah Sakit Swasta di Surabaya Diduga Ogah Ikut Program JKN Ilustrasi Layanan Kesehatan. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Puluhan rumah sakit swasta di Kota Surabaya, Jawa Timur, diduga menolak bekerjasama dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ketua Panitia khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021, Baktiono mengatakan, Pansus LKPJ Wali Kota yang dipimpinnya, akan menindaklanjuti dan mengundang 17 Rumah sakit tersebut.

Baca Juga:

Pengamat: Kepesertaan JKN Jadi Syarat Layanan Polisi Beratkan Masyarakat

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya tersebut memaparkan, JKN merupakan program Pemerintah Pusat. Dengan kepesertaan wajib, dari seluruh Rumah Sakit Negeri maupun Swasta, hingga Rumah Sakit milik TNI atau Polri.

Ia mengingatkan, setiap Rumah Sakit wajib bekerjasama dengan program yang digulirkan pemerintah. Dan minimal menerima pasien peserta BPJS maupun pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS), sedikitnya 30 persen dari fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut.

"Fakta ini patut disayangkan, jika Dinas Kesehatan Kota Surabaya masih belum mampu untuk meyakinkan mereka untuk bekerja sama," ucapnya.

Baktiono mengaku, merasa kecewa terhadap pelaksanaan program kesehatan gratis yang tidak terealisasi dengan baik. Bahkan ia mendatangkan dua pasien dari rumah sakit milik pemerintah yang berbeda. Keduanya mengaku menunjukan KTP dan KK untuk mendapatkan pelayanan gratis.

Baca Juga:

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

"Kenyataannya, kedua pasien tersebut diharuskan membayar pelayanan rumah sakit yang telah diterima. Kita memang sengaja mendatangkan 2 saja, padahal tiap hari juga mendapat keluhan warga yang sama," imbuhnya.

Ia berharap, Dinas Kesehatan mampu meyakinkan pihak rumah sakit untuk mewujudkan program pemerintah. Diantaranya dengan menggelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.

"Untuk itu, MoU bisa melalui Dinas Kesehatan dan didorong DPRD Kota Surabaya. Ya agar bisa terwujud apa yang diinginkan wali kota dan wakil wali kota Surabaya," ujarnya. (Andika Eldon/ Jawa Timur)

Baca Juga:

Anggaran Masyarakat PBI JKN 2022 Lebih dari Rp 45 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Di Singapura, Perdana Menteri Ikut Mengantre Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Singapura, Perdana Menteri Ikut Mengantre Vaksin COVID-19

Beredar sebuah foto yang diunggah oleh akun Facebook Lai Kuanjing yang menunjukkan bahwa PM Singapura Lie Hsien Loong sedang mengantre.

BNPT Pantau Aktivitas Pencarian Dana Lewat Kotak Amal
Indonesia
BNPT Pantau Aktivitas Pencarian Dana Lewat Kotak Amal

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menemukan dan menyita 400 kotak amal Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurahman bin Auf (LAZ BM ABA) diduga milik organisasi Jamaah Ismilyah (JI) di wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Kemenkes Belum Tentukan Tarif Vaksin Booster
Indonesia
Kemenkes Belum Tentukan Tarif Vaksin Booster

"Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ucap Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi

Pinangki Diduga Masih di Rutan Kejagung, MAKI Sebut Ada Perlakuan Spesial
Indonesia
Pinangki Diduga Masih di Rutan Kejagung, MAKI Sebut Ada Perlakuan Spesial

"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (30/6)

[HOAKS atau FAKTA]: Barang-Barang Pemberian Pembalap MotoGP Mandalika Dilelang Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Barang-Barang Pemberian Pembalap MotoGP Mandalika Dilelang Negara

Sebuah akun Facebook mengunggah foto seorang pria yang berhasil mendapatkan helm milik Aleix Espargaro saat perhelatan MotoGp Mandalika lalu.

Pemerintah Dapat Bantuan 1000 Tabung Oksigen dari Perusahaan E-Commerce Shopee
Indonesia
Pemerintah Dapat Bantuan 1000 Tabung Oksigen dari Perusahaan E-Commerce Shopee

Distribusi tabung oksigen ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama masyarakat yang saat ini membutuhkan tabung oksigen untuk kesembuhan bagi yang terpapar virus COVID-19.

Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara
Indonesia
Walkot Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Habiskan Bulan Ramadan di Penjara

"Untuk kebutuhan pengumpulan alat bukti sekaligus melengkapi berkas perkara, tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka RE dkk masing-masing untuk 30 hari ke depan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

BPIP Minta Masyarakat Kucilkan Akun Medsos yang Kontennya Tidak Beretika
Indonesia
Mendag Perintahkan Pemda Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng
Indonesia
Mendag Perintahkan Pemda Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng

Pemerintah daerah diperintahkan melaksanakan operasi pasar guna menstabilkan harga minyak goreng yang naik secara signifikan.

Ketidaksinkronan Perpres BRIN Bisa Digugat ke MK atau MA
Indonesia
Ketidaksinkronan Perpres BRIN Bisa Digugat ke MK atau MA

Saran Pakar Hukum Tata Negara Jentera Bivitri Susanti.