164 Ribu Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Dicopot karena Langgar Aturan Satpol PP Solo mencopoti APK milik paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, Senin (12/10). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Selama 40 hari penyelenggaraan tahapan kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi menertibkan setidaknya 164.536 unit alat peraga kampanye (APK) yang melanggar.

Penertiban APK tersebut dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat di 151 kabupaten/kota. Data hasil pengawasan Bawaslu daerah ini dikemukakan oleh Ketua Bawaslu, Abhan.

Sesuai data yang diterima Bawaslu RI, penertiban dilakukan terhadap APK tambahan yang dipasang oleh tim kampanye pasangan calon yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

16.060 Bilik Suara Pilkada Depok Masuk Gudang

"Beberapa pelanggaran diantaranya adalah APK dipasang di tempat yang dilarang atau jumlah APK melebihi jumlah yang diizinkan KPU," ungkap Abhan dalam keteranganya, Jumat (14/11).

Bahkan tak jarang, lanjutnya, Bawaslu menemukan APK yang dipasang di luar daerah pemilihan paslon yang tertera di APK. Meski demikian, Bawaslu mengapresiasi bahwa ada pula beberapa daerah yang tidak terdapat pelanggaran APK.

Selain pelanggaran APK, kata Abhan, Bawaslu juga menemukan dan menindak pelanggaran pada penyelenggaraan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas.

Ketua Bawaslu Abhan menghadiri RDP terkait PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Pemilihan bersama Komisi II DPR dan KPU, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2020)/foto: Irwan (Humas Bawaslu RI).
Ketua Bawaslu Abhan menghadiri RDP terkait PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Pemilihan bersama Komisi II DPR dan KPU, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2020)/foto: Irwan (Humas Bawaslu RI).

Bawaslu mencatat, jumlah pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 (prokes) pada 10 hari keempat (26 Oktober hingga 4 November 2020) penyelenggaraan kampanye, merupakan yang tertinggi dibandingkan 10 hari pertama hingga ketiga.

Jumlah pelanggarannya mencapai 397 kegiatan yang melanggar. Pelanggaran tersebut ditemukan dari 16.574 kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang diselenggarakan pada periode 10 hari keempat kampanye.

Baca Juga

MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

"Dengan demikian, jumlah total pelanggaran protokol kesehatan pada 40 hari kampanye menjadi sebanyak 1.315 kasus," paparnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
29 Napi Terorisme Menyatakan Sumpah Setia NKRI
Indonesia
29 Napi Terorisme Menyatakan Sumpah Setia NKRI

29 narapidana yang telah menyatakan kesetiaan terhadap NKRI itu tersebar di sejumlah lembaga pemasyarakatan

Hanura Kritik Erick Thohir Izinkan Direksi BUMN Punya Lima Staf Ahli
Indonesia
Hanura Kritik Erick Thohir Izinkan Direksi BUMN Punya Lima Staf Ahli

"Apakah masih membutuhkan tenaga ahli lagi? Bukankah para direksi ini adalah ahli dibidang-nya," kata Inas

Ada Pemeriksaan Rapid Test Antigen, Penumpang Menumpuk di Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Ada Pemeriksaan Rapid Test Antigen, Penumpang Menumpuk di Stasiun Pasar Senen

Kebijakan pemeriksaan Rapid Test Antigen menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Toilet Ramah Lingkungan Dibangun di Kawasan Wisata Prioritas
Indonesia
Toilet Ramah Lingkungan Dibangun di Kawasan Wisata Prioritas

Saat ini, daya saing ketersediaan infrastruktur penunjang sektor pariwisata di Indonesia berada di peringkat 75 dunia pada tahun 2019.

Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci
Indonesia
Korban First Travel Dapat Secercah Harapan Berangkat ke Tanah Suci

Natalia adalah kuasa hukum ketiga para calon jamaah First Travel gagal umrah

Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat
Indonesia
Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat

Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan

Blusukan di Jakarta, Risma Dinilai Incar Posisi Gubernur DKI
Indonesia
Blusukan di Jakarta, Risma Dinilai Incar Posisi Gubernur DKI

Kalau blusukan itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik menuju target politik praktis, maka kredibilitas Risma justru berpeluang terdegradasi.

M Luthfi Janji Transparan dan Kerja Cakap Demi Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
M Luthfi Janji Transparan dan Kerja Cakap Demi Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Luthfi merasa terhormat diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju.

PKB: Tanpa Gus Dur Tidak Ada Perayaan Imlek dan Cap Go Meh
Indonesia
PKB: Tanpa Gus Dur Tidak Ada Perayaan Imlek dan Cap Go Meh

PKB, kata dia, akan terus melanjutkan perjuangan dan cita-cita Gus Dur tersebut dan akan selalu memastikan Pancasila dan kebhinekaan tetap tegak kokoh di Bumi Pertiwi Indonesia.

Menhub Minta SIKM di Jakarta Dicabut
Indonesia
Menhub Minta SIKM di Jakarta Dicabut

Pemberlakuan SIKM sangat percuma, karena hanya menyasar pengguna transpotasi udara, kereta api dan bus AKAP