153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah Kedatangan WNA di Bandara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 153 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang tiba di Bandara Seokarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (24/1) lalu. Kedatangan mereka di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) dan pelarangan masuknya warga negara Asing ke Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, warga negara Tiongkok tersebut di bawa Pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou. Pesawat yang sama juga membawa 18 WNI.

Baca Juga:

Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Disuntik, Dipastikan Bukan Efek Vaksin

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menegaskan, para WNA tersebut, oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 dibawa menuju tempat karantina.

Ia menegaskan, 153 WNA tersebut terdiri dari 150 orang dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) serta tiga orang dengan visa diplomatik. Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Hal tersebut, tegas ia, berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya," kata Saleh dan menegaskan, dokumen dinyatakan lengkap.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang larangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia bersamaan dengan perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, WNA dilarang masuk ke Indonesia selama dua pekan hingga 8 Februari 2021.

"Diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu sehingga terus akan dilanjutkan selama 26 Januari sampai 8 Februari. Ini termasuk juga untuk pembatasan WNA ke Indonesia," kata Airlangga dalam jumpa pers daring, Kamis (21/1). (Pon)

Baca Juga:

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat

Demonstrasi tersebut sudah tidak murni memperjuangkan sebuah aspirasi

Cara 'Licik' Pengguna KRL Biar Dapat Tempat Duduk Kala Jam Sibuk
Indonesia
Cara 'Licik' Pengguna KRL Biar Dapat Tempat Duduk Kala Jam Sibuk

Setiap Kereta Rel Listrik (KRL) akan dikosongkan di stasiun akhir guna menertibkan penumpang yang tidak mau antre.

Strategi Bima Arya Cegah Warga Bogor Semakin Terpapar COVID-19
Indonesia
Strategi Bima Arya Cegah Warga Bogor Semakin Terpapar COVID-19

Sebagai wujud implementasinya, Bima Arya mencontohkan bagaimana dia memberlakukan kebijakan ketat bagi para pengemudi ojek online di Kota Bogor.

KPK Periksa Komisaris PT Golden Bamboo Batam Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Periksa Komisaris PT Golden Bamboo Batam Terkait Korupsi Cukai di Bintan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Golden Bamboo Batam, Sesilia, pada Kamis (27/4).

Wisata Pendakian Gunung Lawu Dibuka Kembali Khusus Bagi Pengunjung Asal Jawa Tengah dan DIY
Indonesia
Wisata Pendakian Gunung Lawu Dibuka Kembali Khusus Bagi Pengunjung Asal Jawa Tengah dan DIY

Jalur pendakian tersebut sekarang mulai dibuka pada tanggal 22 Juni.

PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga
Indonesia
PPKM Belum Bisa Kendalikan Mobilitas Warga

Selama 20 hari pelaksanaan PPKM ada penambahan kasus 241.596 atau setiap harinya 12 ribu kasus tambahan.

Segera Naikkan Upah dan Pajak, Yallen Jadi Menkeu Perempuan Pertama AS
Dunia
Segera Naikkan Upah dan Pajak, Yallen Jadi Menkeu Perempuan Pertama AS

Yellen akan memainkan peran kunci dalam bekerja dengan Kongres mengenai rencana stimulus virus corona

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) hari ini, Rabu (15/3).

KPK Korek Keterangan Effendi Gazali Terkait Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
KPK Korek Keterangan Effendi Gazali Terkait Kasus Korupsi Bansos

"Effendi Gazali (wiraswasta) akan diperiksa untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso-pejabat pembuat komitmen di Kemensos)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Bawaslu Klaim Telah Bubarkan 39 Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Klaim Telah Bubarkan 39 Kampanye Tatap Muka

Bawaslu terus mengingatkan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menghindari penggunaan metode kampanye tatap muka.