15 Ribu Pendemo Penuhi Kantor Gubernur Jatim Ribuan pendemo berangkat mulai dari jalan protokol di Sidoarjo dengan mengendarai motor. (Foto: MP/Andika Eldon)

MerahPutih.com - Kembali kantor Gubernur Jawa Timur menjadi pusat berkumpul ribuan pendemo atas penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (27/10).

Dari surat edaran Aliansi Gabungan Buruh, sekitar 15 ribu buruh dan massa gabungan membanjiri Kota Surabaya. Sebab aliansi serikat pekerja/serikat buruh se-Jawa Timur terdiri dari 16 konfederasi dan federasi serikat pekerja.

Aksi unjuk rasa kali ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pada 8 Oktober 2020 lalu dan tindaklanjut pertemuan dengan Menpolhukam RI pada 14 Oktober 2020 di Jakarta.

Baca Juga:

Anak-anak Ikut Demo Omnibus Law, Kapolda Metro Adakan Pertemuan dengan Anies dan Pangdam

"Kita seluruh pekerja buruh akan terus menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law agar segera dicabut. Sebab aksi kita ini hanya memperjuangkan hak rakyat," papar Jazuli, juru bicara Federasi Serikat Buruh.

Ia melanjutkan, demo ini akan berlangsung tertib dan damai dan tetap menerapkan protokol kesehatan, penggunaan masker dan hand sanitizer diwajibkan.

Ribuan pendemo berangkat mulai dari jalan protokol di Sidoarjo dengan mengendarai motor. (Foto: MP/Andika Eldon)
Massa pendemo memadati sekitar jalanan utama Kota Surabaya. (Foto: MP/Andika Eldon)

Tututan yang disuarakan di antaranya, pertama menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yakni mendesak Presiden agar segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk pembatalan beleid yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

Kedua, tolak penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 terkait Kebutuhan Hidup Layak.

Ketiga, penetapan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp2,5 juta sesuai nilai rata-rata UMK di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020.

Baca Juga:

Pelajar Ditangkap karena Ikut Demo, Kapolda Metro Panggil Seluruh Kepala Sekolah

Kempat, naikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 di Jawa Timur sebesar Rp600 ribu berikut memasukkan komponen kebutuhan protokol kesehatan.

Kelima, tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Tahun 2021 di Jawa Timur secara serentak dengan penetapan UMK.

Berikut ini 16 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam aksi hari ini diantaranya: KSPSI, KSPI, KSBSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA, SPN, SARBUMUSI, dan FSP FARKES SPSI. (Andika Eldon/Jawa Timur)

Baca Juga:

Jiwa Anak-anak Terancam Jika Ikut Demo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

LAPAN Prediksi 1 Ramadan Jatuh 25 April, Idul Fitri Dirayakan 24 Mei 2020
Indonesia
LAPAN Prediksi 1 Ramadan Jatuh 25 April, Idul Fitri Dirayakan 24 Mei 2020

LAPAN meminta masyarakat untuk menunggu hasil sidang itsbat yang akan menggabungkan dengan hasil rukyat (pengamatan) hilal pada saat maghrib 23 April 2020.

Terpilih Sebagai Ketua MA, Syarifuddin Punya Harta Rp3,6 Miliar
Indonesia
Terpilih Sebagai Ketua MA, Syarifuddin Punya Harta Rp3,6 Miliar

Syarifuddin memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Yogyakarta, Ogan Komering Ulu, Banyumas, dan di Jakarta Selatan

Sanksi Pelanggar PSBB Bogor Denda Rp50 Ribu Sampai Rp10 Juta
Indonesia
Sanksi Pelanggar PSBB Bogor Denda Rp50 Ribu Sampai Rp10 Juta

PSBB tahap III Kota Bogor berlangsung selama dua pekan, pada 13-26 Mei 2020,

Kembali Bertambah, Oknum TNI Tersangka Perusak Polsek Ciracas Jadi 58 Orang
Indonesia
Kembali Bertambah, Oknum TNI Tersangka Perusak Polsek Ciracas Jadi 58 Orang

Penyidik pun sudah mulai memasuki tahap pemberkasan terhada para tersangka perusakan

RUU Ciptaker Ubah Syarat Pendirian Perseroan
Indonesia
RUU Ciptaker Ubah Syarat Pendirian Perseroan

Syarat pendirian perseroan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10), mengalami perubahan.

  Pernyataan Keras Megawati kepada Pengusung Khilafah: Jangan Rusak Negara Ini!
Indonesia
Pernyataan Keras Megawati kepada Pengusung Khilafah: Jangan Rusak Negara Ini!

"Jadi untuk apa hidup di Indonesia ini. Jangan rusak negara ini. Pergilah kalian," kata Megawati saat menyampaikan sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta, Senin (9/12).

BUMN Diharap Terus Beri Kesempatan ke Penyandang Disabilitas
Indonesia
BUMN Diharap Terus Beri Kesempatan ke Penyandang Disabilitas

BUMN dan BUMD paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai

Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan
Indonesia
Okupansi Hotel di Yogyakarta Naik 35 Persen pada Akhir Pekan

Sejumlah hotel sudah menerapkan standar protokol new normal dalam kegiatan sehari-hari perusahaan.

Ratusan Anggota Anarko Ditangkap saat Hendak Demo di DPR
Indonesia
Ratusan Anggota Anarko Ditangkap saat Hendak Demo di DPR

Polisi menyebut sejauh ini ratusan orang ditangkap terkait rencana aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Cipta Kerja di gedung DPR/MPR.