15 Parpol Belum Daftar Pemilu 2024 Anggota KPU, Idham Holikn (kemeja biru). ANTARA/Boyke L Watra

MerahPutih.com - Pendaftaran partai politik (parpol) untuk Pemilu 2024 sudah dimulai sejak awal Agustus lalu.

Namun, hingga Selasa (9/8) tercatat masih ada parpol nasional yang belum mendaftarkan diri ke kantor KPU RI.

Baca Juga:

Jelang Verifikasi Parpol, Bawaslu Minta Jajarannya Bekerja Sesuai Regulasi

"Ada 15 partai politik lagi yang belum mengkonfirmasi atau menyampaikan rencana pendaftaran mereka ke KPU," ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU, Idham Holik dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/8).

Kelima belas partai tersebut hingga kini belum menyampaikan rencana pendaftaran ke kantor KPU RI. Namun, mereka telah memiliki akun Sipol.

Kelima belas partai tersebut adalah:

1. Partai Pandu Bangsa

2. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa

3. Partai Berkarya

4. Partai Kedaulatan

5. Partai Republik

6. Partai Mahasiswa Indonesia

7. Partai Pelita

8. Partai Pemersatu Bangsa

9. Partai Rakyat

10. Partai Damai Sejahtera Pembaharuan.

11. Partai Republik Satu

12. Partai Kedaulatan Rakyat

13. Partai Indonesia Bangkit Bersatu

14. Partai Masyumi

15. Partai Kongres

Baca Juga:

KPU Terima Dokumen Administrasi 13 Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Saat ini, tercatat 42 partai nasional yang telah memegang akun Sipol. Sementara itu, tercatat hingga ada 18 partai yang mendaftarkan diri ke kantor KPU. 13 partai di antaranya dinyatakan sudah melengkapi berkas dan lanjut proses verifikasi administrasi. Sedangkan lima partai lainnya belum dinyatakan melengkapi berkas.

Sementara itu, ada sembilam partai lain yang tercatat sudah menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran ke Kantor KPU RI.

Berikut jadwalnya:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Rabu (10/8) pukul 09.00 WIB

2. Partai Golongan Karya (Golkar): Rabu (10/8) pukul 10.00 WIB

3. Partai Amanat Nasional (PAN): Rabu (10/8) pukul 10.00 WIB

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rabu (10/8) pukul 10.00 WIB

5. Partai Bhinneka Indonesia (PBI): Jumat (12/8) pukul 10.00 WIB

6. Partai Buruh: Jumat (12/8) pukul 13.00 WIB

7. Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO): Jumat (12/8) pukul 14.00 WIB

8. Partai Ummat: Jumat (12/8) pukul 15.00 WIB

9. Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB): Minggu (14/8) pukul 20.00 WIB. (Knu)

Baca Juga:

KPU Peringatkan Sejumlah Parpol yang Belum Daftar Peserta Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LMKN Sepakati Penghimpunan Royalti Satu Pintu
Indonesia
LMKN Sepakati Penghimpunan Royalti Satu Pintu

Ketua LMKN, Dharma Oratmangun memastikan, penghimpunan royalti satu pintu melalui deklarasi bersama 11 LMK. Sebelumnya, LMK melakukan penghimpunan royalti masing-masing.

BNPT Sebut Paham Radikal Menyebar di Media Sosial
Indonesia
BNPT Sebut Paham Radikal Menyebar di Media Sosial

Ancaman radikalisme terus terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, penyebaran paham radikal kerap menyebar di media sosial maupun massa.

RUU PPRT Mangkrak 18 Tahun, PKS: Jangan Biarkan PRT Menunggu
Indonesia
RUU PPRT Mangkrak 18 Tahun, PKS: Jangan Biarkan PRT Menunggu

Masyarakat dan PRT selama ini bertanya-tanya

Hari Ini Tiga Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Kilat
Indonesia
Hari Ini Tiga Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Kilat

Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diprediksi berawan

Kabar Baik, Tak Ada Lagi Daerah Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Kabar Baik, Tak Ada Lagi Daerah Terapkan PPKM Level 4

Penanganan COVID-19 di tanah air makin menunjukkan kabar baik.

Menparekraf Bakal Pantau Isu Negatif tentang Bali
Indonesia
Menparekraf Bakal Pantau Isu Negatif tentang Bali

Penghargaan yang didapat Bali sebagai destinasi wisata paling bikin bahagia menurut Club Mediterranee atau Club Med Perancis menjadikan pemerintah bekerja lebih keras lagi.

Gunakan KTP WNI, Petarung MMA Asal Vanuatu Dideportasi
Indonesia
Gunakan KTP WNI, Petarung MMA Asal Vanuatu Dideportasi

Maelao Kalworai diketahui menggunakan atau menyalahgunakan kartu tanda penduduk (KTP) warga negara Indonesia (WNI) agar bisa ikut bertanding.

Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra
Indonesia
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

Wapres Ma'ruf Ingin Jadikan Booster Syarat Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Wapres Ma'ruf Ingin Jadikan Booster Syarat Mudik Lebaran 2022

Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin menjadikan vaksin booster sebagai syarat kepada masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran 2022. Hal itu dilakukan untuk menggenjot vaksinasi mencapai target di Tanah Air.

KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional
Indonesia
KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional

KPK menduga Ade Yasin menyuap pejabat BPK dengan alasan dana operasional. Hal itu didalami penyidik lewat 9 saksi kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (17/5).