15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja Menteri Koordinator Perekonomian pimpin pemparan soal UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Pemerintah memberikan penjelasan atas disahkannya UU Cipta Kerja yang saat ini menuai polemik publik dan memicu demonstrasi diberbagai daerah. Klaster tenagakerjan diklaim pemerintah banyak terjadi distorsi informasi pada masyakat

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, sejumlah isu UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan menegaskan jika UU ini maksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan pada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan jika penyusunan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Nomor UU 13 Tahun 2013.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

"Benar-benar kami, pemerintah dan DPR, mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya dalam paparan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Berikut beberapa paparan atau menjawab isu yang bersiliweran yang diungkapkan Menaker Ida Fauziah:

1. UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Disamping itu, mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT, yang merupakan perlindungan tambahan.

2. Syarat-syarat alih daya buruh atau pekerja masih tetap dipertahankan. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh, apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaannya masih ada. Ini sesuai putusan MK Nomor 27 tahun 2011.

3. Dalam UU Cipta Kerja mengatur syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terntegrai melalui sistem online single submission. Dengan Undang-Undang ini pengawasan bisa dilakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS.

4. Terkait soal waktu kerja dan istirahat yang diatur dalam UU Cipta Kerja, aturan tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 tahun 2003, dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu, untuk mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu di era ekonomi digital yang sekarang ini bergerak sangat dinamis.

5. UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana UU 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015. Upah minimum tetap diatur U 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015 selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Rizky).

6. Upah minimum kabupaten/kota tetap dipertahankan. UU Cipta Kerja menghapus penangguhan pembayaran upah minimum jadi tidak bisa d?itangguhkan.

7. UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Perlindungan ini tidak hanya kepada pekerja formal, tapi memastikan perlindungan bagi pekerja pada sektor usaha mikro dan kecil.

8. Untuk isu perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, RUU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. Tidaklah benar kalau dipangkas ketentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur sebagaimana UU 13/2003.

9. UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh dalam memperjuangkan kepetingan anggotanya. UU Cipta Kerja tidak menghilangkan peran advokasi dari serikat dalam hal proses PHK.

10. UU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga sebagaimana ketentuan MK tahun 2011.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Rizky).

11. UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan bagi buruh atau pekerja yang mengalami PHK. Manfaat program ini adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

12. UU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema, di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal di dalam UU 13/2003," jelas Ida Fauziyah.

13. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang tidak jumpai tidak diatur dalam UU 13/200.

14. Akses penempatan pasar kerja yang di-manage oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan ketika mengalami PHK, maka akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru. Ini memberikan perlindungan pada para pekerja.

15. UU Cipta Kerja tidak menghilangkan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan semuanya dikembalikan seperti halnya UU 13 tahun 2013. (Pon)

Baca Juga:

Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banggar DPR Usul Penerapan PSBB Total
Indonesia
Banggar DPR Usul Penerapan PSBB Total

Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah tes, tracing dan isolasi harus ditingkatkan dan dilakukan dengan manajemen yang baik.

Sejoli Ini Diciduk Gegara Jual Sertifikat Vaksin COVID-19 Secara Online
Indonesia
Sejoli Ini Diciduk Gegara Jual Sertifikat Vaksin COVID-19 Secara Online

Pelaku menjual sertifikat vaksinasi lewat media sosial Rp 300 ribu

Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum
Indonesia
Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum

Menteri PUPR mengatakan, telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan para Bupati untuk memulai penanganan Citarum Hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.

KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Staf BCA Terkait Kasus Korupsi Jalan Rp 475 Miliar

Handoko merupakan tersangka dalam kasus ini

Polda Jateng Turun Tangan Atasi Klaster Piknik di Boyolali
Indonesia
Polda Jateng Turun Tangan Atasi Klaster Piknik di Boyolali

Polda Jawa Tengah bergerak terjun ke Dusun Gondang, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali untuk melakukan tracing kasus klaster piknik di wilayah tersebut.

Pengacara Heru Minta Media Tidak Bikin Hoaks Kasus Asabri
Indonesia
Pengacara Heru Minta Media Tidak Bikin Hoaks Kasus Asabri

Di persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendakwa jika kedelapan terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

Mahfud MD Jamin Pansel KPU-Bawaslu Bebas dari Kepentingan Politik
Indonesia
Mahfud MD Jamin Pansel KPU-Bawaslu Bebas dari Kepentingan Politik

"Ini sesuai perintah presiden, untuk membuat jadwal Pemilu sesuai UU dan jangan berpikir politik di luar itu," katanya

Terduga Teroris di Lampung Kumpulkan Dana Rp 70 Juta per Bulan dari Kotak Amal
Indonesia
Terduga Teroris di Lampung Kumpulkan Dana Rp 70 Juta per Bulan dari Kotak Amal

"Setiap bulan rata-rata untuk BM ABA Lampung mampu menghimpun dana sebesar 70 juta per bulan," terang Kabag Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin Siregar

Polda Jatim Periksa 17 Orang Terkait Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi
Indonesia
Polda Jatim Periksa 17 Orang Terkait Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

"Ada saksi pelapor, terlapor, saksi mata, dan saksi di TKP," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (20/4).

Hendak Bergabung dengan ISIS, Lima Terduga Teroris Asal Aceh Ditangkap
Indonesia
Hendak Bergabung dengan ISIS, Lima Terduga Teroris Asal Aceh Ditangkap

Densus 88 Antiteror Polri menangkap lima terduga teroris di Aceh.