14 Persen Sampah Warga Jakarta Didominasi Plastik Pekerja memilah sampah plastik yang akan diolah menjadi blow atau potongan-potongan kecil di tempat pengolahan sampah di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/7/2019). Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi pengggunaan plastik. Sebab, polemik mengenai lingkungan menjadi perbincangan hangat di ibu kota. Plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Andono Warih, mengungkapkan bahwa sampah warga Jakarta mencapai 7.500 ton yang masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang setiap harinya. Sebesar 14 persen atau lebih dari 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik.

Baca Juga: Anak Buah Anies Persoalkan Kresek Hitam untuk Daging Kurban

"Jenis kantong belanja plastik saja, setiap harinya sebanyak 650-800.000 lembar yang masuk ke TPST Bantargebang," kata Andono Selasa (23/7).

Andono menuturkan, gerakan perubahan gaya hidup warga untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai menjadi strategi yang efektif dalam pengurangan sampah plastik. Saat ini telah banyak tersedia alternatif produk di pasaran yang lebih ramah lingkungan dan dapat menjadi substitusi penggunaan plastik sekali pakai.

Sampah plastik
Sampah plastik

Baca Juga: Kurangi Sampah Plastik dengan Cara ini

"Tas lipat dan keranjang belanja sebagai ganti kantong plastik, kotak makan sebagai ganti styrofoam, tumbler sebagai ganti membeli air kemasan plastik, dan sedotan bambu atau stainless steel sebagai ganti sedotan plastik, saat ini sudah marak dijual dimana-mana. Kami mendorong gerakan masyarakat untuk bersama bergaya hidup mengurangi sampah plastik," jelasnya

Andono juga menyampaikan, Pemprov DKI tengah melakukan penyusunan terkait regulasi mengenai pengurangan sampah plastik. Peraturan yang disusun bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat konsumen menjadi perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Baca Juga: Menteri Susi Ancam Tenggelamkan Pembuang Sampah Plastik ke Laut

Oleh karena itu, pengaturan sanksi di dalamnya merupakan unsur komplementer dalam mempercepat terwujudnya perubahan perilaku konsumen menjadi lebih ramah lingkungan.

"Instrumen hukum kami tempatkan sebagai alat perubahan adab dan budaya masyarakat," tutupnya (Asp).

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegawai KPK Wajib Ikut Upacara Kemerdekaan dari Tempatnya Masing-Masing
Indonesia
Pegawai KPK Wajib Ikut Upacara Kemerdekaan dari Tempatnya Masing-Masing

Dalam surat itu, setiap pegawai wajib melaporkan kepada atasan masing-masing

Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain
Indonesia
Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka

Libur Panjang, Jabar Bakal Lakukan Rapid Test Acak
Indonesia
Libur Panjang, Jabar Bakal Lakukan Rapid Test Acak

Pemerintah meminta komitmen pengelola destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, khususnya soal pembatasan jumlah pengunjung.

Vaksin COVID-19 Jangan Jadi Lahan Bisnis
Indonesia
Vaksin COVID-19 Jangan Jadi Lahan Bisnis

Saat ini, sejumlah kandidat vaksin yang sedang disiapkan mulai dari Sinovac, Sinopharm, Cansino, AstraZeneca, dan lain sebagainya.

Kritik Perlakuan Aparat, Dewan Pers: Wartawan Harusnya Dilindungi, Bukan Diintimidasi
Indonesia
Kritik Perlakuan Aparat, Dewan Pers: Wartawan Harusnya Dilindungi, Bukan Diintimidasi

Dewan Pers mengecam tindakan oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap wartawan saat melakukan tugas peliputan demo penolakan UU Omnibus Law.

Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis
Indonesia
Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis

Pemprov DKI tidak boleh menahan insentif untuk tenaga medis dan dokter

Dalam 6 Bulan, Indonesia Defisit Rp330 Triliun
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Indonesia Defisit Rp330 Triliun

Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 4,2 persen itu didorong oleh belanja bantuan sosial Rp117 triliun atau 68,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp170,7 triliun.

Risma Jadi Pendulang Suara Bagi Eri-Armuji
Indonesia
Risma Jadi Pendulang Suara Bagi Eri-Armuji

Permasalahan yang akan dihadapi PDIP pada Pilkada Surabaya 2020 nanti adalah rasa kecewa dari unsur politik, khususnya yang tidak mendapat kesempatan seperti Wisnu Sakti Buana.

Pakar Hukum: Gugatan Sederhana tak Bisa Buat Penyidikan Berhenti
Indonesia
Pakar Hukum: Gugatan Sederhana tak Bisa Buat Penyidikan Berhenti

gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil Rp500 juta dan pembuktiannya sederhana.