14 Kepala Daerah di NTT Termasuk Gubernur Habis Masa Jabatan di 2022 dan 2023 Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Sebanyak 14 kepala daerah di NTT akan habis masa jabatan mereka pada 2022 dan 2023. Para kepala dearah ini baru bisa bertarung kembali untuk periode ke-2 jabatan pada Pilkada 2024.

Ke-14 kepala daerah di NTT yang akan habis masa jabatan yakni pada 2022 di antaranya kepala daerah di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Lembata.

Selanjutnya kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2023 yakni Gubernur-Wakil Gubernur NTT serta kepala daerah di 10 kabupaten yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Kabupaten Alor.

Baca Juga:

Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada

Ketua KPU NTT Thomas Dohu menjelaskan, setelah selesai masa jabatan para kepala daerah tersebut tidak langsung diikuti pemilihan kepala daerah yang baru melainkan menunggu hingga pemilihan serentak pada 2024.

"Ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," katanya.

Ia menjelaskan, pada Pasal 201 ayat 8 UU tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

"Jadi itu pendasarannya. Pilkada di 2021 dan 2022 tidak ada sehingga KPU juga melakukan persiapan untuk pemilu dan pilkada serentak di 2024," katanya.

TPS Pilkada. (Foto:  Kanugrahan)
TPS Pilkada. (Foto: Kanugrahan)

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono mengatakan, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur detail bulan atau tanggal pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana konstitusi Amerika Serikat.

"Jadi, bulan dan tanggal fleksibel pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI dan pemilu anggota legislatif pada tahun 2024," kata Dr. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin. di Semarang, Kamis.

Menurut alumnus Flinders University Australia itu, yang penting begitu habis masa kerja presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sudah harus ada pejabat baru yang dilantik.

"Jadi, mau Februari, April, atau Mei, bahkan Juni 2024 tidak berpotensi melanggar konstitusi. Namun, yang penting pada bulan Oktober atau November harus sudah ada pelantikan," kata Teguh Yuwono yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia
Indonesia
BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia

Taliban adalah kelompok teroris yang nyata dan rekam jejaknya dapat terlihat jelas

SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana
Indonesia
SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana

Istana bereaksi dengan memastikan akan memberikan dukungan dan bantuan dalam penanganan kondisi kesehatan SBY

Aniaya Junior hingga Tewas, Lima Taruna PIP Semarang Jadi Tersangka
Indonesia
Aniaya Junior hingga Tewas, Lima Taruna PIP Semarang Jadi Tersangka

Lima taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ditetapkan sebaga tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Zidan Muhammad Faza, taruna yang merupakan junior kelima pelaku.

Jokowi Klaim Kasus Positif COVID-19 Turun 78 Persen
Indonesia
Jokowi Klaim Kasus Positif COVID-19 Turun 78 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kasus konfirmasi kasus COVID-19 di RI turun hingga 78 persen.

Polisi Amankan Sembilan Pengunjuk Rasa Positif Narkoba di Makassar
Indonesia
Polisi Amankan Sembilan Pengunjuk Rasa Positif Narkoba di Makassar

Sebanyak 64 orang diamankan saat pengamanan unjuk rasa pada Senin (11/4) yang berlangsung ricuh, di Makassar, Sulawesi Selatan.

ICW Ingatkan Presiden Jokowi Lewat Sepucuk Surat
Indonesia
ICW Ingatkan Presiden Jokowi Lewat Sepucuk Surat

ICW pun menganalisis, gonjang-ganjing yang selama ini melanda KPK dan pemberantasan korupsi diakibatkan lantaran Jokowi gagal bersikap tegas

Landasan Khidmah dan Tantangan NU ke Depan
Indonesia
Landasan Khidmah dan Tantangan NU ke Depan

Tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian Nahdlatul Ulama (NU) adalah ideologisasi, sinergi, dan berpikir global.

Komite I DPD Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat
Indonesia
Komite I DPD Terima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPR Papua Barat

Komite I DPD RI menerima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dari DPR Papua Barat (DPRPB) dan Tim Pansus Papua Barat.

Jelang Ramadan dan Peralihan ke Endemi, Kapolri Ingin Pastikan Percepatan Vaksinasi
Indonesia
Jelang Ramadan dan Peralihan ke Endemi, Kapolri Ingin Pastikan Percepatan Vaksinasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan percepatan akselerasi vaksinasi serentak di 5.214 titik 34 provinsi Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Pesan Vaksin COVID-19 Sinopharm Bisa Lewat E-Commerce
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesan Vaksin COVID-19 Sinopharm Bisa Lewat E-Commerce

Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 hanya ada 2 jalur