14 Kepala Daerah di NTT Termasuk Gubernur Habis Masa Jabatan di 2022 dan 2023 Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Sebanyak 14 kepala daerah di NTT akan habis masa jabatan mereka pada 2022 dan 2023. Para kepala dearah ini baru bisa bertarung kembali untuk periode ke-2 jabatan pada Pilkada 2024.

Ke-14 kepala daerah di NTT yang akan habis masa jabatan yakni pada 2022 di antaranya kepala daerah di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Lembata.

Selanjutnya kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2023 yakni Gubernur-Wakil Gubernur NTT serta kepala daerah di 10 kabupaten yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Kabupaten Alor.

Baca Juga:

Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada

Ketua KPU NTT Thomas Dohu menjelaskan, setelah selesai masa jabatan para kepala daerah tersebut tidak langsung diikuti pemilihan kepala daerah yang baru melainkan menunggu hingga pemilihan serentak pada 2024.

"Ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," katanya.

Ia menjelaskan, pada Pasal 201 ayat 8 UU tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

"Jadi itu pendasarannya. Pilkada di 2021 dan 2022 tidak ada sehingga KPU juga melakukan persiapan untuk pemilu dan pilkada serentak di 2024," katanya.

TPS Pilkada. (Foto:  Kanugrahan)
TPS Pilkada. (Foto: Kanugrahan)

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono mengatakan, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur detail bulan atau tanggal pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana konstitusi Amerika Serikat.

"Jadi, bulan dan tanggal fleksibel pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI dan pemilu anggota legislatif pada tahun 2024," kata Dr. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin. di Semarang, Kamis.

Menurut alumnus Flinders University Australia itu, yang penting begitu habis masa kerja presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sudah harus ada pejabat baru yang dilantik.

"Jadi, mau Februari, April, atau Mei, bahkan Juni 2024 tidak berpotensi melanggar konstitusi. Namun, yang penting pada bulan Oktober atau November harus sudah ada pelantikan," kata Teguh Yuwono yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Segudang Masalah Hiasi Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Segudang Masalah Hiasi Peringatan Hari Anak Nasional

Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Namun, segundang masalah masih dihadapi oleh anak-anak di Indonesia.

Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Usut Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece
Indonesia
Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Usut Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece

Polri belum menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhammad Kece

PAN Desak Pemerintah Batalkan Pemotongan Insentif Nakes
Indonesia
PAN Desak Pemerintah Batalkan Pemotongan Insentif Nakes

"Keputusan itu berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin bertambah. Wajar jika para nakes kita banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan tersebut," kata Saleh

Karier Moncer Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI
Indonesia
Karier Moncer Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI

Ia memiliki karier moncer sejak lulus dari Akademi Militer tahun 1987.

Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa diizinkannya vaksin COVID-19 AstraZeneca meski disebut haram lantaran mengandung enzim tripsin babi.

Mayoritas Pelaku UMKM Ingin Memilih Bikin Produk Ramah Lingkungan
Indonesia
Mayoritas Pelaku UMKM Ingin Memilih Bikin Produk Ramah Lingkungan

Survei tersebut juga menemukan bahwa beberapa UMKM mengalami kerugian lebih dari 50 persen antara bulan-bulan awal pandemi pada 2020 dan PPKM darurat pada pertengahan 2021, khususnya di Jawa dan Bali.

KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada
Indonesia
KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada

kegiatan ini baru dieksekusi di masa kampanye Pilkada, yang diduga ada kerabat dari Gubernur NTB juga maju dalam kontestasi demikrasi serentak 2020.

Moderna Klaim Vaksin Buatannya Efektif Terhadap Varian Baru Virus Corona
Dunia
Moderna Klaim Vaksin Buatannya Efektif Terhadap Varian Baru Virus Corona

Dilansir VOAIndonesia, para pejabat kesehatan AS mengatakan, telah meningkatkan upaya untuk melacak beberapa varian baru COVID-19.

AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024
Indonesia
AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024

"Kami tidak berbicara ke sana ya. Artinya tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh," ujar AHY

Kasus Bansos, KPK Telusuri Sumber Duit "Fee Lawyer" untuk Advokat Hotma Sitompul
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Telusuri Sumber Duit "Fee Lawyer" untuk Advokat Hotma Sitompul

KPK tengah menelusuri sumber "fee lawyer" yang diterima advokat senior Hotma Sitompul dari tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19.