125 ASN Solo Kena Sanksi Pemotongan TPP Karena Telat Masuk Kerja Pasca Libur Panjang Kepala BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Jawa Tengah mendapati sebanyak 125 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terlambat masuk kerja pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran, Senin (9/5).

Akibat terlambat kerja tersebut Pemkot Solo memberikan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Baca Juga:

15 ASN Kota Solo Absen di Hari Pertama Kerja

Kepala BKPSDM Solo, Dwi Aryatno memgatakan sebanyak ratusan ASN Pemkot Solo mendapatkan sanksi tegas karena ketahuan terlambat masuk kerja pada hari pertama masuk usai libur Lebaran pada Senin (9/5). Keterlambatan diketahui dari absensi sidik jari finger print.

"Jadi, sesuai aturan ASN masuk kerja pada pukul 07.15 WIB. Tetapi mereka ada yang masuk kerja pukul 07.20 WIB sampai pukul 07.30 WIB," kata Dwi di Balai Kota, Selasa (10/5).

Ia memperkirakan ASN yang terlambat kerja ini kemungkinan masih berfikir masuk kerja ASN sama dengan saat Ramadan yakni pukul 07.30 WIB. Padahal, selesai Lebaran jam masuk kerja ASN kembali pukul 07.15 WIB.

"Rata-rata keterlambatan 125 ASN ini kurang dari 30 menit, tetapi tetap dianggap terlambat dan dikenai saksi pemotongan TPP," katanya.

Dwi mengatakan 125 ASN yang mendapatkan sanksi tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua orang diantaranya adalah pegawai BKPSDM.

Pemkot Solo memberikan pembekalan pada ratusan CPNS di Balai Kota, Selasa (10/5). (MP/Ismail)
Pemkot Solo memberikan pembekalan pada ratusan CPNS di Balai Kota, Selasa (10/5). (MP/Ismail)

Pemberian sanksi tersebut, kata dia, diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN. Disinggung terkait adanya 15 ASN yang absen saat hari pertama masuk kerja Senin kemarin, ia memastikan tidak ada pelanggaran.

"Dari 15 ASN tersebut perinciannya lima ASN ijin resmi ke atasannya dan 10 orang lainnya tanpa keterangan," ucap dia.

Ia menambahkan, 10 ASN yang tidak masuk tanpa izin surat resmi sudah dilakukan klarifikasi. Hasilnya, mereka baru izin secara lisan pada atasannya karena sedang menunggu orangtua, anak, dan saudara yang sakit.

"Hari ini (Selasa) kita cek lagi 10 ASN tersebut. Jika masih tidak masuk kerja diminta mengajukan surat cuti saja pada atasannya," tandanya.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah mendapatkan laporan adanya ASN yang terlambat masuk kerja dan absen pada Senin kemarin. Persoalan ini sudah ditangani BKPSDM ternasuk pemberian sanksinya.

"Meskipun pemerintah berlakukan WFH (Work From Home), itu tidak berlaku di Kota Solo," pungkasya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

ASN WFH Usai Libur Lebaran, Pelayanan Publik Dijamin Tak Terganggu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keputusan Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Dinilai Tepat
Indonesia
Keputusan Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Dinilai Tepat

Menurut Nuning, sapaan karib Susaningtyas, penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad sangat tepat.

46 Jemaah Calon Haji Dideportasi, Legislator Minta Kemenag Tingkatkan Edukasi
Indonesia
46 Jemaah Calon Haji Dideportasi, Legislator Minta Kemenag Tingkatkan Edukasi

Kasus deportasi calon jemaah haji harus menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia yang ingin berhaji agar betul-betul menggunakan travel yang sesuai dengan aturan.

Pemerintah Yakin Target 70 Persen Vaksin Lengkap Tercapai April
Indonesia
Pemerintah Yakin Target 70 Persen Vaksin Lengkap Tercapai April

Kemenkes terus meningkatkan angka vaksinasi dosis kedua atau lengkap untuk mencapai target 70 persen dari total penduduk.

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Afghanistan Naiki Sayap Pesawat untuk Hindari Taliban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Afghanistan Naiki Sayap Pesawat untuk Hindari Taliban

Akun Facebook Insides Kashmir mengunggah video seorang pria berada di bagian luar pesawat yang diklaim sebagai warga Afghanistan yang menghindari kedudukan Taliban.

DPR Sebut Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Korupsi Kasus Asabri Sah-sah Saja
Indonesia
DPR Sebut Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Korupsi Kasus Asabri Sah-sah Saja

Hukuman mati layak diberikan bagi mereka yang terlibat dalam kasus korupsi berskala besar.

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis
Indonesia
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

 Pakar UGM Sebut Keganasan Varian Omicron Belum Terbukti
Indonesia
Pakar UGM Sebut Keganasan Varian Omicron Belum Terbukti

warga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan adanya varian Omicron. Namun begitu tetap waspada apabila varian ini masuk dan terdeteksi di tanah air.

Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik
Indonesia
Kini, Anak Berurusan Hukum Dilarang Bersihkan WC, Digunduli sampai Pijat Penyidik

PP yang diteken Presiden Jokowi pada 10 Agustus lalu menekan pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e terkait pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Indonesia Berutang ke ADB Buat Pulihkan Ekonomi USD 150 Juta
Indonesia
Indonesia Berutang ke ADB Buat Pulihkan Ekonomi USD 150 Juta

Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19.

Gerak Cepat Uni Eropa dan AS Hentikan Ketergantungan Pada Pasokan Minyak Rusia
Dunia
Gerak Cepat Uni Eropa dan AS Hentikan Ketergantungan Pada Pasokan Minyak Rusia

Pada Kamis (5/5/2022), panel Senat AS mengajukan RUU yang dapat mengekspos OPEC+ ke tuntutan hukum untuk kolusi dalam meningkatkan harga minyak