12 Santri Diperkosa dan Melahirkan, LPSK Desak Polda Jabar Usut Eksploitasi Ekonomi Rumah pelaku HW yang disegel garis polisi. (Twitter Nong Andah Darol Mahmada)

MerahPutih.com - Kasus eksploitasi santri di Bandung, Jawa Barat, mencuat ke publik. Tercatat, 12 santri menjadi korban kekerasan seksual dan 9 diantaranya telah melahirkan anak serta tengah mengandung. Para santri yang berusia 16 sampai 17 tahun dieksplotasi oleh guru yang juga pemilik yayasan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta Polda Jabar dan Kejaksaan, bukan hanya sekedar menjerat pelaku dengan kekerasan pada anak. Tetapi, mengungkapkan dugaan eksploitasi ekonomi serta kejelasan aliran uang dari sumbangan yang dilakukan pria pimpinan pesantren di Bandung HW.

Baca Juga:

Guru di Bandung Cabuli Belasan Santri sampai Hamil dan Melahirkan

"Fakta persidangan mengungkap bahwa anak-anak yang dilahirkan para korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak," ujar Wakil Ketua LPSK RI Livia Istania DF Iskandar dalam keterangannya, Kamis (9/12).

Livia mengungkapkan, dari informasi, satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas. Selain itu, dana Program Indonesia Pintar (PIP) milik korban juga diambil pelaku. Selain itu, para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren.

LPSK, kata ia, saat ini melindungi 29 orang terdiri dari pelapor, saksi dan korban saat memberikan keterangan dalam persidangan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dengan terdakwa HW yang digelar di PN Kota Bandung dari tanggal 17 November - 7 Desember 2021.

Ia menegaskan, serangkaian giat perlindungan, mulai dari penjemputan, pendampingan dalam persidangan, akomodasi penginapan dan konsumsi serta pemulang telah diberikan untuk memastikan para saksi dalam keadaan aman, tenang dan nyaman saat memberikan keterangan agar dapat membantu Majelis Hakim dalam membuat terang perkara.

Baca Juga:

Menteri Nadiem Beberkan Soal Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus

Livia memastikan, para saksi dan korban yang masih belum cukup umur didampingi orang tua dan walinya. LPSK juga membantu rehabilitasi psikologis bagi korban serta fasilitas Penghitungan Restitusi yang berkasnya siap disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jabar dan Pengadilan Negeri Bandung.

"LPSK juga memberikan bantuan layanan medis saat salah satu saksi korban menjalani proses persalinan di RS," kata Livia.

Para korban selama ini ditempatkan dalam sebuah rumah yang dijadikan asrama ponpes yang dikelola pelaku. Pelaku kemudian membujuk rayu anak didiknya hingga menjanjikan korban akan disekolahkan hingga tingkat universitas.

"LPSK mengapresiasi langkah sinergi dari DP3AKB dan UPTD PPA Provinsi Jabar yang telah melakukan pendampingan awal dan melaporkan kepada LPSK RI. Kemudian Polda Jabar yang bergerak cepat melakukan penangkapan pelaku serta Kejati Jabar yang fokus dalam pengungkapan kasus ini," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Jatim Gagas Ekspor Center Produk Santri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel
Indonesia
Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel

Sekretariat DPR RI membenarkan pihaknya menyediakan hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi anggota dewan, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan serta tanpa gejala.

Jokowi Klaim Kasus Positif COVID-19 Turun 78 Persen
Indonesia
Jokowi Klaim Kasus Positif COVID-19 Turun 78 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kasus konfirmasi kasus COVID-19 di RI turun hingga 78 persen.

Paspampres Latihan Beragam Skenario Penyelamatan Jokowi di Ukraina
Indonesia
Paspampres Latihan Beragam Skenario Penyelamatan Jokowi di Ukraina

Jokowi direncanakan akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia akhir Juni 2022 mendatang.

18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar
Indonesia
18.000 UMKM Bakal Terdampak PPKM Darurat, Solo Siapkan BST Rp 9 Miliar

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli.

Perusahaan Pembiayaan Dorong Debt Collector Ilegal Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Perusahaan Pembiayaan Dorong Debt Collector Ilegal Dilaporkan ke Polisi

Dengan Non Performing Financing (NPF) gross pada Juli 2021 yang sebesar 3,95 persen, jumlah penarikan unit produk yang debiturnya gagal bayar kredit sebetulnya sangat sedikit.

Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Indonesia
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan

Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.

4 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi
Indonesia
4 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Teridentifikasi

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi empat jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten.

Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga
Indonesia
Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga

Target penerimaan perpajakan tahun 2022 yang tumbuh 4,3 persen dibandingkan target dalam APBN 2021 relatif moderat dan tidak mustahil untuk dicapai

Sarinah Buka Kembali Maret 2022, Erick Undang Pengusaha Dubai
Indonesia
Sarinah Buka Kembali Maret 2022, Erick Undang Pengusaha Dubai

Saat meninjau produk-produk UMKM di toko Al Jaber, Menteri BUMN mengaku bangga melihat produk UMKM Indonesia tersusun cantik di toko tersebut.

Penggolongan SIM C Dimulai Bulan Ini, Biaya Pembuatan Tetap Sama
Indonesia
Penggolongan SIM C Dimulai Bulan Ini, Biaya Pembuatan Tetap Sama

Kepolisian Republik Indonesia sudah menerbitkan peraturan baru berkenaan penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus sepeda motor. Adapun SIM C yang dibagi menjadi tiga jenis bakal diberlakukan pada Agustus 2021 ini.