12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta Presiden Joko Widodo saat memberikan bantuan bagi UMKM. (Foto: Sekretariat Presiden).

MerahPutih.com - Pemerintah optimistis Program Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM tahap satu dan dua dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro pada akhir tahun. Tiap UMKM dapat bantuan Rp2,4 juta.

Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp28,8 triliun.

Tercatat, realisasi Program Banpres UMKM hingga sudah mencapai 79,61 persen dari total 100 persen. Istana Kepresidenan menargetan pemberian bantuan rampung pada 31 Desember 2020.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Aji Erlangga mengatakan, Bantuan Presiden untuk sektor UMKM bertujuan memberikan stimulus modal bagi para pelaku usaha mikro agar usaha dan bisnis terus berjalan di tengah pandemi dan membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran.

Presiden Joko Widodo, kata ia, berharap agar pelaku UMKM bisa bertahan dan tidak terimbas pandemi COVID-19.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara).

Program ini, kat ia, bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selama masa pandemi, separuh UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus berjuang dengan omzet yang turun drastis.

Berdasarkan survei ADB, 88 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki kas dan tabungan. Selain itu, 39 persen UMKM bahkan harus mengandalkan keuangannya berdasarkan belas kasihan pinjaman saudara.

"Banpres UMKM ini diharapkan bisa jadi solusi konkret,” ujar Aji.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Siapkan 4 Skema Bantuan bagi Nelayan dan Petani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karyawan AP II Dilarang Terima Gratifikasi Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Karyawan AP II Dilarang Terima Gratifikasi Natal dan Tahun Baru

Seluruh karyawan Angkasa Pura (AP) II dilarang menerima gratifikasi terkait dengan momen Hari Raya termasuk Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
DPR Ultimatum Semua Pihak Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS
Indonesia
DPR Ultimatum Semua Pihak Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

DPR akan mengajak pengelola BPJS Kesehatan dan Kemenkeu duduk bersama

Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI
Indonesia
Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

"Dengan demikian, pemerintah tidak merespons yang berlebihan terhadap gerakan ini, tapi fokus saja pada kerja-kerja pelayanan publik," jelas Wempy

MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI
Indonesia
MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil

NU Sarankan Kemendikbud Matangkan Lagi Konsep POP
Indonesia
NU Sarankan Kemendikbud Matangkan Lagi Konsep POP

Bahkan, tahun ini LP Maarif NU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru

Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan
Indonesia
Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Riza mengatakan, Anies mengharapkan agar pembahasan Raperda penanggulangan COVID-19 secepatnya dibahas dan diselesaikan.

Izinnya Dicabut Anies, Diskotek Black Owl Ancam PHK 50-an Karyawan
Indonesia
 Penimbunan Masker Itu Kejahatan Ekonomi dan Bisa Dipidanakan
Indonesia
Penimbunan Masker Itu Kejahatan Ekonomi dan Bisa Dipidanakan

"Kalau tujuannya tidak jelas, tiba-tiba memborong barang, lalu dijual dengan sangat mahal, itu bisa dicarikan pasal-pasal pidananya," ucap dia.

PSBB Transisi Kembalikan Kemacetan di Jakarta
Indonesia
PSBB Transisi Kembalikan Kemacetan di Jakarta

Polisi juga melakukan contra flow khususnya di ruas tol dalam kota untuk antisipasi macet.