11 Hari Libur di Desember, Ini Yang Bakal Dilakukan Kemenhub Jalan Tol. (Foto: Jasa Marga).

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, terkait libur dalam rangka Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 termasuk pengganti libur Idul Fitri. Paling tidak total ada 11 hari secara berturut-turut dari tanggal 24 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021.

Melayani libur panjang ini, Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan di semua moda transportasi dengan terutama terkait protokol kesehatan.

Baca Juga:

PT KAI Buka Pemesanan Tiket Untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan kebijakan pengaturan pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Langkah yang harus diterapkan, pertama yakni melakukan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, sampai dengan tempat kedatangan dengan penerapan 3M, physical distancing dan pembatasan kapasitas.

Langkah selanjutnya, yakni menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara dan kereta api termasuk menyiapkan armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Kemenhub
Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: Antara).

Strategi ketiga, lanjut Budi, yaitu memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui inspeksi terhadap personel, ramp check sarana, kesiapan prasarana dan SOP pelayanan/keselamatan.

Ia berjanji meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi seperti stasiun, bandara, pelabuhan dan terminal serta selama perjalanan.

Kemudian, Kemenhub juga akan berkoordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Korlantas, PUPR, Polri, Jasa Marga, pemda dan operator jasa transportasi.

"Kami juga melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di semua moda transportasi, baik darat, kereta api, laut dan udara untuk menjamin kelancaran dan ketertiban perlaksanaan angkutan Nataru," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Libur Akhir Tahun Dipotong, Pengusaha Wisata Tambah Rugi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Penjelasan Gibran Soal Beras Bergambar Foto Dirinya
Indonesia
Ini Penjelasan Gibran Soal Beras Bergambar Foto Dirinya

Beras kemasan 5 kg dengan stiker bergambar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik.

Bantuan Tunai DKI Tahap 2 Tertunda Hingga 1 Bulan
Indonesia
Bantuan Tunai DKI Tahap 2 Tertunda Hingga 1 Bulan

Penerima manfaat usulan baru tersebut akan memperoleh bantuan di bulan Maret 2021

Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas
Indonesia
Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas

Pertemuan Tito dan Angkie membahas pemetaan dan pemenuhan hak untuk seluruh penyandang disabilitas.

ICW Minta KPK Hadirkan Lili Pintauli di Sidang Kasus Tanjungbalai
Indonesia
ICW Minta KPK Hadirkan Lili Pintauli di Sidang Kasus Tanjungbalai

Tindakan ini penting dilakukan untuk semakin memperjelas peran-peran Lili

[HOAKS atau FAKTA]: Angka Bunuh Diri Naik 200 Persen Selama Pandemi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Angka Bunuh Diri Naik 200 Persen Selama Pandemi

Dalam postingan tersebut dinyatakan bahwa adanya kenaikan angka bunuh diri sebanyak 200% selama lockdown,

Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19
Indonesia
Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19

"Saya sebagai Duta Besar apabila secara medis dinyatakan layak untuk divaksin, maka siap menjadi Dubes pertama yang akan divaksin," kata Dubes Sukmo.

Pemerintah Klaim Tidak Biarkan Rakyat Kelaparan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Klaim Tidak Biarkan Rakyat Kelaparan Selama PPKM Darurat

Kemsos juga mengaktivasi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM.

Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

Dinkes Kota Bandung Diinstruksikan Serius Perhatikan HIV-AIDS Saat Pandemi
Indonesia
Dinkes Kota Bandung Diinstruksikan Serius Perhatikan HIV-AIDS Saat Pandemi

Pemerintah berkewajiban untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa akibat COVID-19, termasuk korban jiwa dari saudara-saudara ODHA.

Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik
Indonesia
Klaim Surabaya Zona Hitam COVID-19, Cawali Machfud Arifin Dikritik

Machfud Arifin mengklaim Surabaya pernah berstatus zona hitam COVID-19