Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Total alokasi belanja pengadaan barang/jasa nasional, baik PDN maupun produk impor, pada tahun ini mencapai Rp 1.213,2 triliun.
Kondisi itu, meningkat 50,41 persen daripada alokasi pada tahun 2020 yang tercatat Rp 806,6 triliun. Total alokasi belanja pada tahun ini, telah terealisasi senilai Rp 595,45 triliun hingga akhir September.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menyatakan, realisasi belanja barang/jasa produk dalam negeri (PDN) pada Triwulan III 2024 mencapai Rp 535,71 triliun atau 65,37 persen dari anggaran.
"Rencananya belanja PDN sebesar Rp 819,49 triliun, sedangkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dari penyedia kini sebesar Rp 535,71 triliun," ujar Iwan Herniwan di Jakarta, Senin (18/11).
Baca juga:
Jangan Salah Paham, Barang dan Jasa Ini Termasuk dalam Kebutuhan Sekunder
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), belanja PDN yang dilakukan LKPP memberikan dampak positif pada ekonomi dalam negeri.
Pada triwulan pertama 2024, belanja PDN tercatat sebesar Rp 101,3 triliun dan berkontribusi sebesar 0,43 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, atau setara dengan menciptakan 1,14 juta lapangan kerja baru.
"Pihaknya terus mendorong penggunaan PDN dari pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UKM-K)," katanya.
Partisipasi UKM-K dalam kontrak pengadaan barang/jasa meningkat dari 36,1 persen pada tahun 2022 menjadi 42,8 persen pada tahun 2023, kemudian mencapai 40,27 persen pada triwulan ketiga 2024.
Total realisasi belanja pengadaan barang/jasa dari UKM-K pada periode tersebut, tercatat Rp 239,8 triliun. Selain itu, terdapat lonjakan signifikan jumlah produk yang terdaftar di platform e-procurement LKPP dengan jumlah produk yang terdaftar meningkat dari 2,4 juta pada tahun 2022 menjadi lebih dari 10 juta produk pada triwulan ketiga tahun ini.
