10 Catatan Kritis dan Tuntutan LBH Jakarta kepada Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keterangannya di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, Sabtu (16/10/2021). ANTARA/Sihol Hasugian

MerahPutih.com - Empat tahun memimpin Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mendapatkan rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Terdapat 10 poin catatan kritis yang diserahkan LBH Jakarta kepada Anies.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili mengatakan 10 poin catatan tersebut berangkat dari kondisi faktual warga DKI, serta refleksi advokat LBH Jakarta selama 4 tahun terakhir.

Baca Juga

LBH Jakarta Berikan Rapor Merah kepada Anies

"Kami menyerahkan catatan kritis kami terhadap 4 tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan," ucap Charlie di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/10).

LBH Jakarta memberikan rapor merah untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10). Foto: MP/Asropih
LBH Jakarta memberikan rapor merah untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10). Foto: MP/Asropih

Berikan 10 poin catatan kritis LBH Jakarta pada Anies, sebagai berikut;

1. Buruknya kualitas udara Jakarta sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN). Hal ini disebabkan abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan

2. Masyarakat kesulitan air bersih akibat swastanisasi air yang dapat ditemui di pinggiran kota, wilayah padat penduduk dan lingkungan masyarakat tidak mampu di ibu kota.

3. Penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. LBH Jakarta menilai Pemprov DKI hanya fokus pada penanganan banjir akibat luapan sungai. Padahal penyebab banjir Jakarta ada 5 tipe, yakni banjir hujan lokal, banjir kiriman, banjir rob, banjir akibat gagal infrastruktur, dan banjir kombinasi.

4. Penataan kampung kota yang belum partisipatif. LBH Jakarta mencontohkan penerapan penataan Kampung Akuarium yang tidak seutuhnya memberi kepastian hak atas tempat tinggal layak bagi warga di sana.

5. Pemprov DKI tidak serius memperluas akses terhadap bantuan hukum, yang terlihat dari kekosongan aturan soal bantuan hukum di level Peraturan Daerah.

6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. Anies Baswedan disebut telah memangkas tajam target pembangunan unit rumah DP 0 persen, dari 232 ribu unit menjadi hanya 10 ribu unit. Kemudian peruntukannya juga diubah dari semula warga berpendapatan 4-7 juta, menjadi strata 14 juta.

7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI terkait masalah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta yang disusun Pemprov DKI justru memuat ketentuan yang berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem dan perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat.

8. Penanganan pandemi masih setengah hati. Pemprov DKI cenderung melakukan pelonggaran terlalu dini, dengan membuka mal pada Agustus 2021 dan belakangan mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun hingga PTM. Semua dilakukan terburu-buru tanpa syarat selesainya vaksinasi.

9. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Pemprov DKI masa kepemimpinan Anies disebut masih mempertahankan dan menggunakan Pergub Nomor 207/2016 yang ditetapkan di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

10. Reklamasi masih terus berlanjut. Anies menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018, dan menyebut pengembang reklamasi sebagai 'perusahaan mitra'.

LBH Jakarta juga memberikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Anies Baswesan, antara lain:

1. Membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik.

2. Menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta

3. Melakukan penanganan banjir Jakarta sesuai dengan penyebab banjir tanpa penggusuran.

4. Tidak melakukan penggusuran paksa terhadap warga dan usaha rakyat kecil, serta memberikan keamanan bermukim bagi warga.

5. Mengesahkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta secara partisipatif.

6. Menunda pengesahan RZWP3K sebelum adanya KLHS dan RSWP3K yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta pelibatan masyarakat secara partisipatif.

7. Meningkatkan 3T di Provinsi DKI Jakarta, menunda pelaksanaan PTMT, menjamin pembebasan biaya perawatan bagi orang yang dirawat karena COVID-19.

8. Memastikan hak atas tempat tinggal warga di DKI Jakarta,tidak melakukan penggusuran paksa, memulihkan hak-hak para korban penggusuran paksa, serta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016.

9. Mencabut seluruh izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau di DKI Jakarta. (Asp)

Baca Juga

LBH Jakarta Sebut Janji Anies tidak Gusur Warga Hanya Isapan Jempol Belaka

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3.393 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari
Indonesia
3.393 Orang Terinfeksi COVID-19 Dalam Sehari

Penambahan kasus baru COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Hingga Senin (18/7) ada tambahan 3.393 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.138.346 kasus positif Corona.

Imbas Kemarahan Gibran, Puluhan Siswa dan Guru SDN Nusukan Barat Dites Swab
Indonesia
Imbas Kemarahan Gibran, Puluhan Siswa dan Guru SDN Nusukan Barat Dites Swab

Sebanyak 60 siswa dan juga guru di SDN Nusukan Barat 113 Solo menjalani tes swab antigen.

Penyidik akan Periksa Istri Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana
Indonesia
Penyidik akan Periksa Istri Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana

Penyidik Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Kemenkes Ganti Juru Bicara
Indonesia
Kemenkes Ganti Juru Bicara

Pergantian ini dilakukan Kemenkes ditengah melandainya perkembangan kasus COVID-19 dan pelonggaran protokol kesehatan.

Relasi Kuasa Jadi Latar Belakang Kekerasan di Dalam Perusahaan
Indonesia
Relasi Kuasa Jadi Latar Belakang Kekerasan di Dalam Perusahaan

Perusahaan mana pun, tidak terkecuali BUMN dapat secara bijak menempatkan diri sebagai mediator dan tidak melakukan tekanan apapun terhadap korban kekerasan.

Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan PeduliLindungi yang tadinya 2 minggu, bisa diperpanjang selama 3 bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan," ungkap Menko Luhut Pandjaitan

Lebih dari 1 Juta Warga DKI Belum Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Lebih dari 1 Juta Warga DKI Belum Terima Vaksin COVID-19

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, ada lebih dari satu juta warga yang belum dapat penangkal virus corona tersebut.

Marak Aksi Tolak Kenaikan BBM, Gibran: Saya Tidak Melarang Silakan Sampaikan Aspirasi
Indonesia
Marak Aksi Tolak Kenaikan BBM, Gibran: Saya Tidak Melarang Silakan Sampaikan Aspirasi

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan jika demo juga dilakukan di Kota Solo.

BUMN Klaim Capai Keuntungan Rp 90 Triliun Dalam 2 Tahun Terakhir
Indonesia
BUMN Klaim Capai Keuntungan Rp 90 Triliun Dalam 2 Tahun Terakhir

Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, sejak dua tahun terakhir menjalankan transformasi secara konsolidasi membuahkan hasil maksimal dengan terbukti Erickson keuntungan mencapai Rp 90 triliun.

Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan
Indonesia
Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan

Farid bertemu Jokowi dalam kapasitasnya sebagai penasihat Parmusi.