10,2 Juta Orang Telah Disuntik Vaksin COVID-19 Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah mencatat, jumlah penerima vaksin COVID-19 bertambah sebanyak 216.216 orang sehingga total menjadi 10.261.791 orang penduduk Indonesia.

Dari 10.261.791 orang yang telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 terdapat 5.310.739 orang yang sudah menjalani proses penyuntikan dosis kedua atau bertambah 210.749 orang.

Baca Juga:

Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19

Menurut informasi dari Satgas Penanganan COVID-19, pemerintah menargetkan akan memberikan vaksin COVID-19 terhadap 40.349.049 orang penduduk Indonesia hingga Juni 2021. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity dari penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Jumlah kasus positif COVID-19 hingga Senin (12/4), bertambah sebanyak 4.829 kasus dari sebelumnya 1.566.995 kini naik menjadi sebanyak 1.571.824 kasus.

Untuk kasus sembuh bertambah 5.289 kasus dari hari Minggu (11/4) yang tercatat 1.414.507 kasus menjadi 1.419.796 kasus dan jumlah kasus meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah 126 kasus dari 42.530 kasus menjadi 42.656 kasus.

Vaksinasi. (Foto: Antara)
Vaksinasi. (Foto: Antara)

Pemerintah melalukan berbagai upaya terkait dengan keterbatasan suplai vaksin. Salah satunya, prioritas penerima vaksinasi diatur berdasarkan risiko terpapar. Data yang ada di Kementerian Kesehatan menunjukkan dari 1,5 juta yang terpapar, sebanyak 10 persen lansia di atas 60 tahun.

''Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita di atas 60 tahun itu berisiko tinggi. Kalau kita lihat yang masuk rumah sakit yang wafat untuk non Lansia hanya sekitar 10% dari total yang masuk, tapi kalau Lansia hampir tiga kali lipat,'' tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin. (*)

Baca Juga:

Kemenkes Berikan Tips Jalani Vaksinasi saat Berpuasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
17 Relawan Vaksin COVID-19 di Bandung Mundur, ini Penyebabnya
Indonesia
17 Relawan Vaksin COVID-19 di Bandung Mundur, ini Penyebabnya

Panitia uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung mencatat sampai saat ini ada 17 orang relawan uji klinis yang mengundurkan diri

Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP
Indonesia
Hadapi Pilkada 2020, Ini Beberapa Isu Penting Menurut Hasto PDIP

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah

Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Diberi Bantuan Dorong Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Diberi Bantuan Dorong Pemulihan Ekonomi

Pemerintah akan beri bantuan kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta

Relawan Satgas COVID-19 Mundur Berjamaah, Doni Monardo Tak Mampu Melarangnya
Indonesia
Peran Besar Pahlawan Nasional RS Soekanto Bagi Polri
Indonesia
Peran Besar Pahlawan Nasional RS Soekanto Bagi Polri

Korps Bhayangkara merasa bangga akan dianugerahkannya gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Pol RS Soekanto Tjokrodiatmodjo tersebut.

Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek
Indonesia
Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek

Mulyadi-Ali Mukhni mendaftar ke KPU Sumbar, Minggu (6/9) dengan hanya diusung Demokrat dan PAN

Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan
Indonesia
Monas Ditutup, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat menutup kawasan Monumen Nasional (Monas) pada malam tahun baru 2021.

Warga Dilarang Adakan Open House saat Lebaran 2020
Indonesia
Warga Dilarang Adakan Open House saat Lebaran 2020

Open house dikhawatirkan bisa jadi wadah penyebaran virus corona.

Irjen Fadil Imran Calon Kuat Pengganti Jenderal Listyo di PP PBSI
Indonesia
Irjen Fadil Imran Calon Kuat Pengganti Jenderal Listyo di PP PBSI

Mundurnya Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Sekretaris Jenderal PP PBSI ini karena ia juga terpilih menjadi Ketua Umum PB ISSI

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.