1 Juta Warga DKI Lolos Mudik, Polda dan Pemprov DKI Putar Otak Cegah Ledakan COVID-19 Petugas kepolisian menghentikan kendaraan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya terpaksa putar otak untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus COVID-19 lantaran jumlah pemudik yang keluar Ibu Kota DKI Jakarta mencapai satu juta orang lebih. Caranya dengan memperketat akses masuk Ibu Kota dengan memberlakukan skrining terhadap pemudik yang akan kembali ke Jakarta, bekerja sama dengan Pemprov DKI.

"Ada sekitar satu juta orang berdasarkan perlintasan melalui gerbang tol maupun bandara dan stasiun kereta yang keluar (Jakarta)," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Balai Kota Jakarta, Jumat (14/5).

Baca Juga:

Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik

Menurut Kapolda, jumlah warga yang keluar Jakarta tersebut didapat dari hasil pemantauan di Gerbang Tol Cikupa dan Cikarang Barat sebanyak 700 ribu kendaraan. Sedangkan pelaku perjalanan dengan kereta api sebanyak 300 ribu dan sekitar 200 ribu dengan sepeda motor.

"Termasuk tambahan yang menggunakan roda dua yang melewati Kedungwaringin menuju Jawa, itu puncaknya terjadi satu Minggu terakhir," tutur jenderal polisi bintang dua itu, dilansir Antara.

Fadil menilai jika pemeriksaan COVID-19 di titik akses masuk Ibu Kota tidak diperketat, maka akan timbul potensi kenaikan angka penularan virus COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya.

anies kapolda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (kanan), saat menggelar konferensi pers terkait pengetatan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/5/2021). (ANTARA/Abdu Faisal)

"Mengapa kita mengambil langkah-langkah pencegahan berbasis komunitas, untuk mengefektifkan 3T (testing, tracing dan treatment). Mudah-mudahan kondisi COVID-19 terkendali di Jakarta dengan antisipasi dini, bisa kita terus jaga bersama," tutup orang nomor satu di Polda Metro Jaya itu.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Forkopimda DKI) melakukan dua lapis pengetatan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah hingga akhir Mei. Anies menjelaskan skrining di lapis pertama ada di pintu-pintu masuk menuju Jakarta.

"Ini akan dilakukan skrining terhadap yang memasuki Jakarta, Kalau kendaraan pribadi, skrining acak (random) bagi mereka yang masuk. Kedua, kendaraan umum, udara, laut, kereta api memang sudah dilakukan skrining antigen sebelum berangkat, sehingga kami bisa deteksi secara lebih baik jika ada warga yang masuk kawasan Jakarta dan bergejala dan berpotensi membawa COVID-19," ungkap Anies.

Lapis kedua adalah di komunitas, Anies menjelaskan Gugus Tugas RT/ RW akan berkoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa akan bersama-sama akan melakukan pendataan atas warga yg masuk ke wilayah itu. (*)

Baca Juga:

Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19 Rupanya dari Akumulasi Sejumlah Data

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar
Indonesia
Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar

Dewas KPK telah memberhantikan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dengan tidak hormat melalui sidang etik.

Anies Klaim Kasus Corona di DKI Terkendali
Indonesia
Anies Klaim Kasus Corona di DKI Terkendali

Pasalnya, angka kematian di Jakarta terbilang menurun.

Polresta Surakarta Dirikan Posko Siaga Candi dan Sediakan Ruang Isolasi di Mall
Indonesia
Polresta Surakarta Dirikan Posko Siaga Candi dan Sediakan Ruang Isolasi di Mall

Pendirian posko tersebut bagian dari penegakan protokol kesehatan dan penegakan aturan larangan mudik Lebaran di pusat perbelanjaan.

Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat
Indonesia
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat

Sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

Setuju Jakarta Kembali PSBB, Pengamat: Tidak Perlu 'Gimmick' Seperti Peti Mati
Indonesia
Setuju Jakarta Kembali PSBB, Pengamat: Tidak Perlu 'Gimmick' Seperti Peti Mati

Ia juga memberikan catatan penting kepada Pemprov DKI Jakarta sebelum benar-benar menerapkan kebijakan tersebut

KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar
Indonesia
KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar

"Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp 315 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional

Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan

KAMI Diingatkan Jangan Kebablasan Sampaikan Pendapatnya
Indonesia
KAMI Diingatkan Jangan Kebablasan Sampaikan Pendapatnya

Nah sepanjang itu sesuai dengan koridor yang berlaku, saya pikir silakan silakan saja

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan
Indonesia
Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

legalisasi minuman keras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia

Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari
Indonesia
Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Kendal, Akhmat Suyuti diduga menerima uang dari bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.