1 Juta Produk UMKM Ditargetkan Masuk E-Katalog UMKM Yogyakarta. (Foto: Dinas Koperasi UKM DIY)

MerahPutih.com - Pemerintah terus menguatkan UMKM agar belanja pemerintah bisa menyerap berbagai produk lokal alias buatan dalam negeri.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan ada satu juta usaha mikro, kecil, dan menengah masuk (UMKM) masuk ke dalam e-katalog untuk mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Startup Dorong Pertumbuhan Bisnis UMKM di Indonesia dan Asia Tenggara

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, target itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri berbasis UMKM.

"Instruksi khusus kepada LKPP kalau dulu targetnya 95 ribu, sekarang satu juta produk," kata Abdullah.

E-katalog merupakan aplikasi belanja daring yang dikembangkan pemerintah melalui LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari beragam komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Abdullah mengungkapkan, sejak arahan Presiden Joko Widodo di Bali pada 1 Maret 2022 lalu, kini telah terjadi lonjakan rencana penggunaan produk dalam negeri. Pada 1 Maret 2022, rencana penggunaan produk dalam negeri tercatat sebanyak 30,6 persen. Jumlah itu meningkat menjadi 46,5 persen per 18 April 2022.

Dari sisi belanja nasional jumlahnya mencapai Rp 325,3 triliun, kemudian kementerian dan lembaga sebesar Rp 162 triliun, dan pemerintah daerah sebanyak Rp 162 triliun.

Ia memaparkan, apabila dilihat dari rencana penggunaan produk UMKM juga ada kenaikan dari sebelumnya 19 persen menjadi 26 persen.

"Dengan proses bisnis yang kami ubah, target kami 200 ribu ternyata bulan ini melampaui target. Jumlah produk yang tayang di LKPP dari target RKP semula 95 ribu sekarang sudah 304.775 produk. Usaha kecil sudah naik begitu juga dengan non UMKM," jelas Abdullah.

LKPP telah memangkas proses bisnis penayangan produk di e-katalog pemerintah yang sebelumnya memerlukan waktu bertahun-tahun bahkan membutuhkan makelar kini prosesnya menjadi lebih mudah.

Abdullah menegaskan, tidak ada negosiasi harga di LKPP, tidak ada lagi kontrak setiap dua tahun, dan jika produk masuk ke proses bisnis akan langsung tayang, serta penayangan bisa seumur hidup di e-katalog bila tidak ada pelanggaran ketentuan.

Melalui tahapan pada aplikasi Sikap dan aplikasi e-katalog, proses pemuatan produk UMKM menjadi sangat singkat.

"Begitu juga di e-katalog lokal, kalau dulu butuh sembilan tahap sekarang tinggal dua tahap. Sangat singkat untuk pemerintah daerah dan ini user frendly sesuai arahan market place," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan, agar daerah memasukkan pembelian barang jasa dalam negeri sebesar 40 persen masuk dalam APBD.

Baca Juga:

Penting, UMKM Punya Nomor Izin Berusaha

"Usulan APBD harus ada lampiran yang 40 persen pembelian barang dalam negeri harus masuk dalam lampiran," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (25/4).

Menurut Mendagri Tito, untuk tingkat provinsi APBD-nya, akan ditandatangani oleh Mendagri, sedangkan tingkat kabupaten kota ditandatangani oleh gubernur.

"Di tingkat (yang menjadi tanggung jawab) kami Kemendagri, saya akan menandatangani kalau itu ada lampiran 40 persen pembelian barang jasa produk dalam negeri, saya baru tanda tangan itu, kalau tidak, tidak jadi APBD," katanya.

Agar dapat merealisasikan afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk barang jasa dalam negeri itu, kata dia, Mendagri akan melakukan pengawasan di provinsi, mulai dari kegiatan musrenbang hingga pengawasan rutin setiap 3 bulanan sampai 6 bulanan.

"Kami akan terus memonitor, mungkin per 3 bulanan, yang mana perkembangannya sudah berapa persen," katanya. (Asp)

Baca Juga:

90 Persen Pelaku UMKM di Jabar adalah Perempuan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek
Indonesia
KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek

KPK mencecar Yonas ihwal dugaan pengondisian pemenang sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah oleh Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung
Indonesia
Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung

Jaksa menilai Perbuatan terdakwa itu bukan saja berpengaruh kepada kehormatan fisik, tapi berpengaruh ke psikologis dan emosional para santri keseluruhan, serta menggunakan simbol-simbol agama.

Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Cederai Nilai Kebhinekaan
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut Pernyataan Edy Mulyadi Cederai Nilai Kebhinekaan

Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil menilai pernyataan Edy Mulyadi tentang ibukota baru negara di Kalimantan dengan narasi yang tidak tepat itu mencederai nilai kebhinekaan.

Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi

Usai diperiksa KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku diserahkan uang senilai Rp 200 juta oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

[HOAKS atau FAKTA] Timnas U-15 Bertanding di Piala Dunia Swiss
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Timnas U-15 Bertanding di Piala Dunia Swiss

Setelah ditelusuri, video tersebut bukanlah pertandingan timnas Indonesia di Piala Dunia Swiss U-15

Pemerintah Harus Pakai Skenario Terburuk Hadapi Hepatitis Akut
Indonesia
Pemerintah Harus Pakai Skenario Terburuk Hadapi Hepatitis Akut

Pemerintah harus memakai sekenario terburuk dalam menghadapi atau mengatasi fenomena penyakit hepatitis akut.

Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres
Indonesia
Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres

Elektabilitas itu didapatkan setelah para responden diberikan pertanyaan 'jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, siapa yang akan dipilih.

Jokowi dan Presiden Filipina Bahas Isu Bilateral
Indonesia
Jokowi dan Presiden Filipina Bahas Isu Bilateral

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bersama Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr membicarakan berbagai isu, bersama dengan delegasi dari masing-masing negara.

Belanda Minta Maaf Atas Kekerasan Perang 1945 - 1949 di Indonesia
Indonesia
Belanda Minta Maaf Atas Kekerasan Perang 1945 - 1949 di Indonesia

Sebelumnya, Raja Willem menyampaikan, sesuatu yang baik bila tetap menghadapi sejarah karena masa lalu tidak bisa dihapus, dan perlu diakui.

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina
Indonesia
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.