1,7 Juta Hektare Perkebunan Berada di Kawasan Hutan Lindung Foto udara kawasan hutan lindung. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

DIREKTUR Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan Hairul Sobri mengatakan, pihak berwenang harus melakukan penertiban perkebunan yang berada di kawasan hutan lindung dan gambut dalam.

"Kami mencatat banyak kebun milik perusahaan besar berada di kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan gambut dalam yang termasuk kawasan lindung, keberadaan kebun tersebut perlu mendapat perhatian aparat berwenang untuk dilakukan penertiban," kata Hairul Sobri, di Palembang, Rabu (2/10), dikutip Antara.

Baca Juga:

Pemerintah Dianggap tak Mampu Urus Kebakaran Hutan

Berdasarkan data lebih dari 100 perusahaan yang memliki izin pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, dan teh berada di kawasan hutan dengan luasan mencapai sekitar 1,7 juta hektare. Demikian data yang disampaikan Hairul.

 Helikopter M18 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memadamkan kebakaran hutan dan lahan dari udara (water boombing) di Pedamaran Induk, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (17/7). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Helikopter M18 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memadamkan kebakaran hutan dan lahan dari udara (water boombing) di Pedamaran Induk, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (17/7). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Perusahaan perkebunan yang memiliki izin di lahan yang masuk kawasan hutan atau kawasan lindung, ia harapkan bisa ditata ulang lokasi usahanya dan dilakukan penertiban dengan mencabut izin operasionalnya seperti yang dilakukan terhadap ratusan perusahaan pertambangan minerba beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Kendala BPBD Padamkan Kebakaran Lahan Gambut di Sumatera Selatan

Akibat banyaknya perusahaan perkebunan beroperasi di kawasan lindung, memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan hutan dan lingkungan di provinsi yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang cukup luas itu.

"Berdasarkan pengamatan aktivis lingkungan dan laporan masyarakat, kerusakan hutan di sejumlah daerah masih berlanjut baik disebabkan faktor alam maupun ulah manusia," ujarnya.

  Pengguna jalan melintasi salah satu ruas jalan di kota Palembang, Sumsel, Senin (16/9/2019). (Dok ANTARA/Feny Selly/pras)
Pengguna jalan melintasi salah satu ruas jalan di kota Palembang, Sumsel, Senin (16/9/2019). (Dok ANTARA/Feny Selly/pras)

Melihat kondisi tersebut, aparat berwenang diminta untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian hutan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

Luas hutan di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini mencapai 3,5 juta hektare lebih, dari jumlah tersebut sebagian besar diperkirakan mengalami kerusakan baik ringan maupun berat.

Selama musim kemarau 2019 ini, luasan kerusakan tersebut bertambah karena ribuan hektare mengalami kebakaran, kata Sobri. (*)

Baca Juga:

Jalur Mahameru Kebakaran, Pendakian Gunung Semeru Cuma Sampai Ranu Kumbolo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali
Indonesia
Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali

"Satu hal yang pasti bahwa seluruh kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya harus tetap mengikuti dan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku," jelas dia.

Pemprov Salurkan 60 Ribu Sembako Tahap II ke Jakarta Timur
Indonesia
Pemprov Salurkan 60 Ribu Sembako Tahap II ke Jakarta Timur

"Sudah mulai dari sekitar jam 10 pagi tadi," terang Edison.

Pemprov DKI Instruksikan Perusahaan Swasta Bayar Penuh THR ke Pegawai
Indonesia
Pemprov DKI Instruksikan Perusahaan Swasta Bayar Penuh THR ke Pegawai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta, perusahaan swasta di ibu kota untuk dapat membayar secara penuh tunjangan hari raya (THR) kepada pegawainya.

Prabowo Kirimkan Ratusan Anak Buahnya Bantu Percepatan Penanganan Corona
Indonesia
Prabowo Kirimkan Ratusan Anak Buahnya Bantu Percepatan Penanganan Corona

Kemenhan telah membuka pendaftaran untuk menjadi relawan Komponen Cadangan hingga 19 April lalu.

Kenaikan PT Pintu Masuk Oligarki Partai Politik Kuat Finansial dan Ekonomi
Indonesia
Kenaikan PT Pintu Masuk Oligarki Partai Politik Kuat Finansial dan Ekonomi

DPRD dalam sistem yang dianut Indonesia merupakan bagian dari pemerintah daerah

Gibran Akui Punya Utang Rp895 Juta, Bagyo Sebut Nihil Utang
Indonesia
Gibran Akui Punya Utang Rp895 Juta, Bagyo Sebut Nihil Utang

Utang tersebut didapat dari hasil kredit dua rumah yang dibeli menjelang pernikahan dengan Selvi Ananda.

Umi Kulsum Meninggal Dunia, PKS Bantah akibat COVID-19
Indonesia
Umi Kulsum Meninggal Dunia, PKS Bantah akibat COVID-19

Dalam jangka waktu 1 bulan, dua anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS meninggal dunia.

Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur
Indonesia
Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur

Badan Reserse Kriminal Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli
Indonesia
Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli

Satgas Penanganan COVId-19 menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kandidat vaksin manapun.

Update COVID-19 Senin (29/6): 55.092 Kasus Positif, 23.800 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (29/6): 55.092 Kasus Positif, 23.800 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.082 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto