1/3 Warga DKI Masih Takut Divaksin, Isu Kehalalan Paling Tinggi Situasi layanan vaksinasi untuk warga DKI Jakarta berusia 18 tahun ke atas di Gelanggang Olahraga (GOR) Sawah Besar, Mangga Dua Selatan, Jumat (11/6).ANTARA/Mentari Dwi Gayati

MerahPutih.com - Hingga Sabtu (12/6) 2,87 juta warga Jakarta telah divaksin dosis pertama dan lebih dari 1.86 juta orang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Meski DKI menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan cakupan vaksinasi terbanyak setelah Bali.

Namun, pelaksanaan vaksinasi masih menemui berbagai macam halangan termasuk kekhawatiran warga hingga menolak untuk divaksin. Isu-isu seperti keharaman, efek samping, ketidakmanjuran, hingga aksesibilitas vaksin menjadi masalah yang harus ditangani bersama.

Baca Juga

Puluhan RPTRA di Jakpus Disulap Jadi Lokasi Vaksinasi Usia 18 Tahun ke Atas

Merespon hal ini, LaporCovid-19, Lab Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi UI, dan Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk menggali hambatan dan memetakan persepsi warga DKI terhadap vaksinasi.

Survei dilakukan selama dua minggu dari 30 April-15 Mei 2021 dan diikuti oleh 57.231 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI, tapi hanya 47.457 responden yang menyelesaikan survei dan tervalidasi.

Sebagian besar responden adalah lulusan SMA 53,8 persen dan Sarjana 13,6 persen, Ibu Rumah Tangga 42,8 persen, Pekerja Swasta 15,48 persen dan Pekerjaan Lain sebesar 10,9 persen saja.

Petugas kesehatan memeriksa kesehatan calon penerima vaksin COVID-19 di RPTRA Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Survei dilakukan secara online dengan penarikan sampel menggunakan metode Convenience Sampling. Penyebaran survei dibantu Biro Tata Pemerintahan DKI.

"Untuk mempelajari hambatan dan faktor yang mendorong warga DKI untuk divaksinasi, kami menggunakan pendekatan Health Belief Model yang mengukur kecenderungan umum kekhawatiran, kerentanan, hambatan, dan manfaat vaksinasi," tulis Lapor Covid-19. Menurutnya, kehalalan, kemanjuran Vaksin, dan efek samping masih menjadi isu salah satu temuan utama survei ini adalah meski sebagian besar warga DKI yang mengikuti survei merasa yakin dan bersedia untuk divaksin, namun ? responden atau 10.789 orang khawatir vaksin COVID-19 tidak halal.

"Menariknya, isu kehalalan vaksin ini bukan menjadi milik pemeluk agama Islam saja, namun juga tercermin dari mereka yang non-muslim," lanjutnya.

Selain itu masih ada 34 persen responden atau 16.102 orang yang khawatir terhadap kemanjuran vaksin COVID-19, yang artinya menganggap vaksin Covid-19 belum mampu melindungi dari infeksi virus SARS-nCov2.

Sementara, 32 persen responden atau 14.889 warga takut akan efek samping vaksin atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Menariknya, mereka yang berusia 50-60 tahun (pra-lansia), dengan pekerjaan TNI/POLRI dan tenaga kesehatan merupakan kelompok yang tertinggi memiliki kekhawatiran terkena efek samping vaksin COVID-19.

Selain itu, survei ini menunjukkan jika mayoritas warga DKI atau 70 persen relatif tidak memiliki hambatan yang berarti dalam mendapatkan informasi seputar pendaftaran dan lokasi vaksinasi serta transportasi.

Namun, sebagian kecil responden 13,4 persen atau 6.366 orang mengaku masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi tentang vaksinasi. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI: 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Disuntikan ke Warga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Kembali Ingatkan Warga Tidak Keluar Kota
Indonesia
Satgas COVID-19 Kembali Ingatkan Warga Tidak Keluar Kota

Hingga Kamis (24/12) menunjukkan ada penambahan 7.199 kasus baru dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Butuh 1 Tahun Buat Capai Herd Immunity Usai Vaksinasi
Indonesia
Butuh 1 Tahun Buat Capai Herd Immunity Usai Vaksinasi

Pandangan keliru di masyarakat, bahwa vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok dalam waktu cepat. Lebih keliru lagi, vaksin disamakan dengan obat yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19.

Komnas HAM Sudah Panggil Firli Bahuri Cs soal TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Sudah Panggil Firli Bahuri Cs soal TWK KPK

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul. Anam berharap pimpinan lembaga antirasuah dapat memenuhi panggilan yang dilayangkan pihaknya.

Tiga PNS Terpapar COVID-19, Blok A Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup
Indonesia
Tiga PNS Terpapar COVID-19, Blok A Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup

Selama penghentian kegiatan, area kerja disemprot dengan disinfektan menyesuaikan kapasitas ruangan

Komnas HAM Temukan Banyak ASN Belum SIap Jalankan Instrumen HAM
Indonesia
Komnas HAM Temukan Banyak ASN Belum SIap Jalankan Instrumen HAM

Secara kelembagaan, hampir setiap hari Komnas HAM selalu menerima aduan

Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati
Indonesia
Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati

PWI bahkan memberikan sanksi bagi wartawan yang bersikap partisan

Kepala BNPT Datangi Puluhan Eks Teroris di Yayasan yang Diinisiasi Mantan Kombatan Ali Fauzi
Indonesia
Kepala BNPT Datangi Puluhan Eks Teroris di Yayasan yang Diinisiasi Mantan Kombatan Ali Fauzi

YLP hingga hari ini berhasil menarik puluhan mantan narapidana terorisme kembali ke NKRI

Di Amerika, Mendag Perintahkan Perwakilan Indonesia Gali Potensi Ekonomi Digital
Indonesia
Di Amerika, Mendag Perintahkan Perwakilan Indonesia Gali Potensi Ekonomi Digital

Amerika Serikat, dinilai Mendag Lutfi, merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan total perdagangan kedua negara mencapai USD 27,2 miliar pada 2020.

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat
Indonesia
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat

Pemeriksaan saksi dilakukan menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ditjen PAS Gagalkan 300 Penyelundupan Narkoba Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
Ditjen PAS Gagalkan 300 Penyelundupan Narkoba Selama Pandemi COVID-19

Ditjen PAS, Reynhard Silitonga menuturkan, sepanjang 2020 hingga 2021, pihaknya menggagalkan hampir 300 upaya penyelundupan barang haram tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).