1.155 ASN Terpapar COVID-19, Kemenkumham Terapkan Tiga Langkah Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

MerahPutih.com - Seperti prediksi para epidemiolog, kasus paparan COVID-19 varian Omicron semakin mengganas. Kondisi ini juga terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebanyak 1.155 aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkumham positif terpapar Omicron.

Menyikapi kondisi tersebut, Kemenkumham melakukan 3 langkah: menyapa langsung para ASN nya, mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan kembali Surat Edaran pengetatan Protokol.

Baca Juga

14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19

Mewakili Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto turun gunung menyapa para ASN-nya dari sabang sampai merauke secara virtual, Jumat (11/02).

“Saya menyampaikan rasa simpati kepada para rekan-rekan yang positif terpapar COVID-19, semoga semuanya cepat pulih kembali dan diberi kekuatan serta kesehatan seperti sedia kala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Andap.

Dalam sapaan virtualnya, Andap memberikan sejumlah tips agar ASN yang terpapar Omicron dapat segera sembuh. Dalam menghadapi COVID-19 ini, andap minta agar seluruh ASN Kemenkumham, khususnya yang sakit untuk menerapkan tiga hal yaitu optimis sembuh, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan.

“Optimis, disiplin dan berdoa pada Tuhan’,” tegas Andap.

Menurutnya, apabila tiga unsur itu tertanam dalam diri setiap orang, maka dia akan selalu kuat dan sehat. Selaku Sekjen, Andap juga mengimbau kepada seluruh pimpinan di lingkungan instansinya untuk memberikan perhatian dan memonitor kondisi kesehatan para pegawainya.

"Saya himbau pimpinan untuk intens memonitor perkembangan pegawai yang sakit COVID-19," ujarnya.

Baca Juga

11 Warga Positif COVID-19 di Solo Dibawa ke Dalem Priyosuhartan

Kemenkumham juga telah mengembangkan layanan telemedisin di tiap wilayah untuk memudahkan monitoring dan penanganan kesehatan pegawai tanpa harus hadir di kantor.

"Pegawai yang sedang sakit dapat melakukan konsultasi dengan tim kesehatan Kemenkumham secara online dengan layanan telemedisin. Termasuk untuk pegawai yang kondisi geografisnya relatif jauh dari pusat kesehatan," ungkapnya.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di lingkungan kerja dan masyarakat, Sekjen telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Sekjen No. SEK-5.OT.02.02 tahun 2022 tentang Perpanjangan Ke-25 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa Bali.

SE mengatur agar pegawai disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aktif melakukan pencegahan Covid-19, termasuk menunda semua perjalanan dinas hingga 21 Februari 2022. Setiap kegiatan kunjungan fisik diganti dengan komunikasi secara daring dan menghindari kegiatan mengundang banyak orang.

"Keselamatan pegawai adalah hukum yang tertinggi. Mari kita semangat untuk kembali zero case di Kemenkumham," pungkas Andap. (Pon)

Baca Juga

Dihantam Badai COVID-19, Garuda Muda Batal Ikut AFF U-23 Kamboja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini yang Disampaikan Prabowo ketika Menegur Fadli Zon
Indonesia
Ini yang Disampaikan Prabowo ketika Menegur Fadli Zon

Teguran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap wakilnya, Fadli Zon, menuai sorotan.

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat
Indonesia
Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Perbatasan di Papua

Nahdliyin Diminta Saksikan Muktamar NU Lewat Live Streaming
Indonesia
Nahdliyin Diminta Saksikan Muktamar NU Lewat Live Streaming

Panitia mohon doa supaya muktamar berjalan lancar dan aman

Penjualan Tiket Formula E, Jakpro: VIP Ludes, Ancol Festival Baru 15 Persen
Indonesia
Penjualan Tiket Formula E, Jakpro: VIP Ludes, Ancol Festival Baru 15 Persen

"VIP tiket sudah sold out 100 persen. VIP itu artinya ada 3 ombak laut, segarra dan jimbaran," ucap Gunung saat konferensi pers di Mal ABC, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/5).

La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
La Nyalla Tegaskan DPD Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode

DPD RI tak akan membiarkan terjadinya tambahan periode jabatan Presiden RI.

Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat

“Tapi kemacetan itu kan termasuk yang tidak bisa kita hindari karena kami menegakkan aturan kami harus memriksa satu persatu kendaran apakah dia termasuk sektor kritikal dan esensial,” jelasnya.

Jokowi Siapkan Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri tapi Belum Diisi
Indonesia
Jokowi Siapkan Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri tapi Belum Diisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan menambah jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Namun, sampai saat ini posisi tersebut belum terisi.

Tiga Program Andalan Anies yang Jalan di Tempat Versi Fraksi PDIP DKI
Indonesia
Tiga Program Andalan Anies yang Jalan di Tempat Versi Fraksi PDIP DKI

Hingga akhir tahun 2021, Pemprov DKI tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali

Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia
Indonesia
Ribuan Sapi Impor dari Australia Tiba di Indonesia

Ribuan sapi impor itu telah tiba di Indonesia hari ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Senin (11/4).

Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah
Indonesia
Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah

Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, aspek penegakan hukum dinilai masih bermasalah.