1.079 Aparat Gabungan Diturunkan Jaga Demo Buruh di DPR Ilustrasi aparat gabungan. Foto: Net

MerahPutih.com - Sejumlah elemen buruh dikabarkan kembali turun ke jalan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di depan Gedung DPR RI pada Senin (9/11).

Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Singgih Hermawan menuturkan, ribuan personel disiagakan untuk menjamin aksi tetap aman dan tak berlangsung anarkis.

"Ada 1.079 personel gabungan yang bertugas mengamankan," jelas Singgih kepada MerahPutih.com, Senin (9/11).

Baca Juga

Buruh Kembali Demo UU Cipta Kerja, Polisi Alihkan Lalin di Sekitar DPR

Singgih menjelaskan, nantinya aparat gabungan itu bakal disebar ke sejumlah titik. Dari informasi yang dihimpun, massa akan datang ke Gedung DPR RI untuk menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law sekitar pukul 10.30 WIB. Jumlah massa dari KSPI yang bakal turun ke jakan sebanyak 1.000 orang.

Singgih mengimbau kepada massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk mematuhi protokol kesehatan selama aksi unjuk rasa berlangsung. Sebab, saat ini Jakarta masih pandemi COVID-19 dan saat aksi rawan terjadi penularan.

Aparat kepolisian tidak mau dengan adanya aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRI malah menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona.

"Kami harap massa bisa tertib," tutup Singgih.

Seperti diketahui bersama, pada 8 Oktober 2020 kemarin aksi unjuk rasa Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law berujung kerusuhan di sejumlah titik.

Saat itu, ribuan massa dan pelajar ditangkap aparat kepolisian karena melakukan kerusuhan.

Baca Juga

9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta

Fasilitas publik pun dibakar massa seperti Halte Bus TransJakarta dan pos polisi lalu lintas. Aksi kerusuhan ini justru banyak dilakukan oleh para pelajar STM. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet
Indonesia
Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet

Tudingan adanya dugaan keterlibatan elite Pemerintah pun cukup mengusik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Lansia Perlu 28 Hari untuk Vaksinasi COVID-19 Kedua
Indonesia
Lansia Perlu 28 Hari untuk Vaksinasi COVID-19 Kedua

Belum lagi ada degenerasi sistem imunitas pada lansia yang menyebabkan pembentukan antibodi lebih lama

Bulan Ini Kuburan Rorotan Bisa Digunakan bagi Jenazah COVID-19
Indonesia
Bulan Ini Kuburan Rorotan Bisa Digunakan bagi Jenazah COVID-19

Lahan pemakaman di Rorotan sudah bisa dimanfaatkan untuk liang lahat jenazah pasien COVID-19 pada Januari ini

Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan
Indonesia
Ketua DPR Berharap Santri Jadi Agen Perubahan

Hari Santri Nasional adalah wujud penghormatan atas jasa para santri dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Pemprov DIY Bentuk Satgas Oksigen
Indonesia
Pemprov DIY Bentuk Satgas Oksigen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta akan membentuk Satuan tugas (satgas) Oksigen untuk mengantisipasi menipisnya jumlah tabung oksigen di DIY. Satgas bertugas memastikan ketersediaan tabung oksigen di provinsi DIY.

Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan
Indonesia
Pemilik Akun Twitter @podoradong Diciduk Gegara Sebut Omnibus Law Kesepakatan

Polisi menangkap pemilik akun Twitter @podoradong terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies
Indonesia
Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies

Menurutnya, sah-sah saja masyarakat menyampaikan aspirasi karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

Berikut Perkembangan Kasus COVID-19 Indonesia Terhitung Hari Ini
Indonesia
Berikut Perkembangan Kasus COVID-19 Indonesia Terhitung Hari Ini

Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Senin (8/3) menunjukkan ada penambahan 6.894 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur

Kemenkes mencatat kasus COVID-19 di Indonesia naik sebanyak 15.768 kasus di seluruh Indonesia yang menyebabkan jumlah total kasus kini menjadi 3.908.247 kasus per Rabu (18/8).

PPKM Darurat, Pemkot Bandung Gelar Sidang Tipiring 'On The Street'
Indonesia
PPKM Darurat, Pemkot Bandung Gelar Sidang Tipiring 'On The Street'

Sejak Januari hingga Juni 2021 pihaknya mencatat ratusan pelanggar sudah ditindak dan diberi sanksi denda administratif dan terkumpul sebanyak Rp 103.500.000.