"Itu kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang KPK untuk pertama kali Dewan Pengawas diangkat Presiden. Itu hak prerogatif, mungkin periode berikutnya baru pakai Tim Seleksi. Tapi saya tidak tahu," ujar Mahfud
“Berikan masyarakat, berikan anak-anak muda narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang menimbulkan dan meningkatkan produktivitas masyarakat,” ujar Aminuddin.
Menurut Emrus, wacana presiden tersebut harus disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik bahwa hukuman mati kepada koruptor sangat wajar dan mendesak diwujudnyatakan.
"Tidak sampai ada korban luka. Petugas stasiun juga langsung membersihkan serpihan kaca. Untuk sementara waktu akses menuju Terminal Tirtonadi melalui Skybridge kita tutup sementara," kata dia.
Ketua Pokdarwis yang mengelola Tebing Breksi, Mujimin amat bersyukur dengan penghargaan ini. Pihaknya akan terus berbenah dan meningkatkan pelayanan dan fasilitas di kawasan Tebing Breksi.
Anam menjelaskan, sejumlah negara maju sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Di sisi lain, lanjut Anam, negara yang menerapkam hukuman mati justru masih terjadi korupsi.
Padahal, menurut Pergub nomor 154 tahun 2017, kedua pekerjaan tersebut adalah wewenangnya PT Jakpro,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari.
Fahri melanjutkan, cara yang cocok untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk dan menunjuk dewan pengawas KPK dan memastikan bahwa para pengawas itu bekerja untuk meletakkan KK dalam fungsi yang benar.
"Menurut saya yang diumumkan pelaku-pelaku lapangan saja, karena pemeriksaan terakhir dari tim khusus yang bentukan masyarakat sipil itu cuma bisa sampe ke pelaku lapangan," kata Haris