Wiranto Instruksikan Sekjen Hanura Bentuk Tim Investigasi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Oktober 2015
Wiranto Instruksikan Sekjen Hanura Bentuk Tim Investigasi

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) Wiranto.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sudah menginstruksikan Sekretaris Jenderal (sekjen) Hanura membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab anggotanya berinisil DYL ditangkap KPK pada Selasa (20/10) malam. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon kepada wartawan baru-baru ini.

"Pak Wiranto sudah menginstruksikan kepada sekjen (sekretaris jenderal) dan jajarannya seluruh kader partai untuk membentuk sebuah tim. Satgas yang bisa mencari tahu, apa penyebab beliau (DYL) melakukan tindak pidana korupsi," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sejauh ini, Nurdin belum dapat memastikan Dewie Yasin Limpo terlibat dalam kasus korupsi apa hingga akhirnya dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya, Nurdin menegaskan Hanura tidak akan membela anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih jika kasusnya sampai tertangkap tangan oleh KPK. Dewie Yasin Limpo harus segera mundur dari partai dan keanggotaan DPR atau akan dipecat secara tidak hormat.

"Hukumlah yang menjadi panglima. Kita akan dukung KPK melaksanakan tugas-tugas mereka," pungkas Nurdin. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Hanura Desak Dewie Yasin Limpo Mengundurkan Diri
  2. Dewie Yasin Limpo, Politikus Hanura yang Ditangkap KPK
  3. Hanura Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
  4. Hanura Tunjuk 1 Orang Calon Pengawas BIN
  5. Tolak Dana Aspirasi, Hanura Bantah Ikut-Ikutan Nasdem
#Nurdin Tampubolon #Operasi Tangkap Tangan #Hanura #Dewie Yasin Limpo #Wiranto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Ketua KPK Setyo Budiyanto menutup rapat konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam OTT terhadap pejabat Unsoed tersebut.
Frengky Aruan - Jumat, 21 Agustus 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Indonesia
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
KPK menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor terkait beredarnya isu 6 orang terjaring operasi senyap.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
Indonesia
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Besaran angka ambang batas bukan satu-satunya tolok ukur yang menentukan apakah sebuah partai bisa menembus Senayan atau tidak
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Indonesia
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Fadia terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 29 Maret 2024.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Ditangkap KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Punya Harta Rp 86,7 Miliar
Indonesia
43.363 Orang Berencana Berangkat Umrah, Pemerintah Minta Ditunda
Calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
43.363 Orang Berencana Berangkat Umrah, Pemerintah Minta Ditunda
Bagikan