Uchok Sky Khadafi: Jokowi Presiden Dagelan

MerahPutih Politik - Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan sosok kepala pemerintahan yang tidak serius. Bukan hanya itu, Uchok juga menuding bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai Presiden dagelan.

"Iya, saya tegas katakan Jokowi sebagai Presiden dagelan. Ia tidak serius urus rakyat," kata Uchok saat dihubungi Merahputih.com, Senin (6/4).

Bekas pangamat politik anggaran dan pernah tergabung dalam Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini juga menambahkan, sebagai seorang kepala negara, Presiden Jokowi dinilai sebagai figur yang plin-plan dan tidak berani mengambil tanggung jawab atas keputusan yang sudah dibuatnya. (Baca: Analis: Presiden Jokowi Pelan-Pelan Sengsarakan Rakyat)

Salah satunya ialah persoalan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 39 tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan pembelian mobil pejabat yang sudah ditandatangai Presiden Jokowi. Namun demikian, saat Presiden Jokowi dihujani kritik banyak pihak ia malah menyalahkan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

"Jokowi ini merasa terpojok makanya dia cari kambing hitam. Kambing hitam itu diarahkan kepada Menteri Keuangan," sambung Uchok.

Masih kata Uchok, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi bisa bersikap tegas. Jika memang Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dinilai melakukan kesalahan, seharusnya Presiden Jokowi secara tegas langsung memecat dan memberhentikan Menteri Keuangan.

"Tapi yang terjadi kan tidak, Jokowi tidak bisa kendalikan pemerintahan dan malah salahkan Menkeu," tandas Uchok. (Baca: Hadiri Rapat di DPR, Puan Semobil dengan Jokowi)

Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, Presiden menyetujui penaikan uang muka mobil pejabat, dari Rp116.500.000 menjadi Rp210.890.000. Aturan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden No 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 68/2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Namun, Presiden Jokowi, hari ini, justru ingin mengkaji ulang kebijakan ini karena merasa tidak pas momentumnya serta tidak pernah dibahas di rapat kabinet. "Saya enggak mungkin mengecek satu per satu. Saya tidak bisa disorong-sorong seperti ini," kata Presiden kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/4). (bhd)