Tokoh Gereja Papua Ini Sebut Presiden Jokowi Kurang Ajar


Grasi Tapol OPM Papua. Presiden Joko Widodo (tengah) seusai memberikan grasi kepada lima tahanan politik (belakang) di Lapas Abepura, Jayapura, Papua, Sabtu (9/5). (Foto Antara: Hafidz Mubarak)
MerahPutih, Politik-Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua menuai kecaman. Pemerintah didesak meminta maaf secara resmi dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM.
"Itu (pernyataan yang) kurang ajar! Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang itu cuma menyentuh faktor akibat dari persoalan-persoalan Papua," kata Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua, Benny Giay seperti dikutip dari BBC, Senin (11/5).
Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua yang terlibat kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di penjara Abepura, hari Sabtu (9/5) lalu. Saat itu, mantan Walikota Solo ini meminta semua pihak melupakan masa lalu dan menatap masa depan.
Benny menilai seharusnya Pemerintah menangani kasus (dugaan) kekerasan militer terhadap warga Papua selama ini. “Para pelaku harus dihukum. Pemerintah setidaknya meminta maaf kepada rakyat Papua,” kata Benny tegas.
Ia menduga pemberian amnesti atau grasi kepada tahanan politik hanya sebagai pencitraan Presiden Jokowi dalam rangka sebelum melangsungkan lawatan ke Amerika Serikat.
Bagikan
Berita Terkait
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat

Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak

Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi

Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?

Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu

Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan

[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
![[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM](https://img.merahputih.com/media/5c/46/4d/5c464d4c91c1d5c46ec3a073551df96a_182x135.jpeg)
DPR dan Kemen-HAM Satu Komando, Usut Pelanggaran HAM Berat Eksploitasi Pemain Sirkus OCI

Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM
