Susi Pudjiastuti: Nelayan yang Salah Tidak akan Saya Bebaskan

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 05 Maret 2015
Susi Pudjiastuti: Nelayan yang Salah Tidak akan Saya Bebaskan

Susi Pudjiastuti berbincang dengan Panglima Armada RI Wilayah Barat, Laksamana Muda TNI Widodo (kanan) dan Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat, Laksma TNI Abdul (Foto: Antara/Joko Sulistyo)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Demo ribuan nelayan di Batang, Jawa Tengah, dua hari yang lalu sangat menyentuh hati Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Akhirnya, Susi Pudjiastuti memberikan tanggapannya mengenai demo nelayan yang sempat melumpuhkan jalur Pantura tersebut pada Kamis (5/3) di kantor Kementerian dan Kelautan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

"Tentang demo nelayan di Batang, saya sangat prihatin karena ada 5 nelayan yang jadi tersangka. Kebijakan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) tetap sama. Permen tidak akan saya cabut," kata Susi Pudjiastuti. (Baca: Ribuan Nelayan Demo di Pantura, Apa Komentar Susi?)

Namun saat ditanya apakah Susi Pudjiastuti akan membebaskan nelayan yang ditangkap, ia menjawab, "Kalau saya membebaskan nelayan yang demo karena memukul polisi, berarti saya tidak tahu hukum. Konflik ini dari dulu sudah terjadi, kita kembalikan kepada Pemda Jawa Tengah untuk kapal yang di bawah 30 Gt dan 12 mil," ujarnya. (Baca: Nelayan Demo di KKP, Menteri Susi Emosi)

Demo nelayan di Batang Jawa Tengah ini membawa pengaruh untuk daerah lain seperti Jawa Timur. Aksi ini mereka lakukan karena nelayan di sana masih ingin menangkap ikan menggunakan cabtrang.

"Intinya kalau Jawa Timur mau memaksa seperti Jawa Tengah, terserah. Saya enggak bisa nyabut Permen," tegas Susi. (cpy)

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Kesejahteraan Nelayan #Susi Pudjiastuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Indonesia
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Pembongkaran sisa pagar laut telah dilakukan sejak 16 April 2025.
Dwi Astarini - Sabtu, 19 April 2025
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Indonesia
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Hal ini seperti disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono.
Frengky Aruan - Rabu, 22 Januari 2025
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Indonesia
Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait
Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL menuai polemik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Januari 2025
Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait
Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinilai Lalai soal Pagar Laut di Tangerang
Fakta bahwa pagar di Bekasi luput dari pantauan Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin menegaskan lemahnya pengawasan pemerintah, kata pengamat kebijakan publik.
Frengky Aruan - Selasa, 14 Januari 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinilai Lalai soal Pagar Laut di Tangerang
Indonesia
WWF Indonesia dan KKP Jalin Kerja Sama Wujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menandatangani kesepakan kerja sama baru dengan WWF Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 31 Oktober 2024
WWF Indonesia dan KKP Jalin Kerja Sama Wujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru
Bagikan