Soal Pilkada Jika KPU Siap, Kemendagri Siap
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung (kanan) menyampaikan pernyataan pers. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
MerahPutih Nasional- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan ada beberapa agenda prioritas dalam konteks regulasi tahun 2015. Salah satunya, pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
"Kalau tahun 2015 KPU siap, kita siap untuk penunjukan Plt Eselon 1 untuk Gubernur, Bupati, Wali Kota dari pejabat daerah," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di kantornya, Jakarta, Selasa (6/1).
Ia optimis, DPR akan menyetujui Perppu Pilkada. Sebab, lembaga legislatif tidak akan mempermalukan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menelurkan Perppu tersebut,
"DPR tidak akan permalukan SBY, dengan perbaikan agar demokratis dan berkualitas," katanya.
Untuk diketahui, DPR baru akan membahas Perppu Pilkada yang akan menjadi payung hukum terlaksananya pemilihan kepala daerah secara langsung. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan Pemilukada sebanyak 204 secara serentak pada Desember 2015 nanti. (MAD)
Bagikan
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran