Setara Institute: Presiden Jokowi Gagal Pilih Menkopolhukam

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 15 November 2015
Setara Institute: Presiden Jokowi Gagal Pilih Menkopolhukam

Luhut Panjaitan saat di Open House di kediaman Akbar Tanjung, Jakarta, Jumat malam (17/7). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan Presiden Joko Widodo dinilai salah dalam memilih orang dalam menduduki bangku kementerian. Salah satunya posisi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan keamanan (Menko Polhukam), misalnya, Jokowi tidak tepat memberikan jabatan itu kepada Luhut Binsar Panjaitan.

"Luhut Panjaitan memiliki pengaruh yang melampaui kewenangannya sebagai seorang Menko Polhukam. Posisi Luhut yang kuat seringkali justru menggangu dinamika di dalam kabinet. Meski terlihat powerful, kata dia, Luhut gagal memimpin penanganan bencana asap," ujar Ismail saat ditemui usai memberikan keterangan pers mengenai Laporan Studi Kualitatif tentang Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja, di Kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Ismail menambahkan Luhut juga tidak bisa mengendalikan menteri menteri di bawah kordinasinya, khususnya dalam hal pembahasan RUU dan penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu," ujar Ismail di Jakarta Ahad (15/11).

Menurut Ismail, juga menyoroti Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga mengalami banyak kegagalan dalam memimpin.

"Selain dalam hal penanganan asap, kata dia, Puan belum mampu mengkoordinasikan menteri di bawah jajarannya. Hanya, karena memiliki dukungan parpol, Puan tetap bertahan di posisinya saat ini," tandasnya.(abi)

Baca Juga:

  1. Luhut Panjaitan: Bela Negara bukan Wajib Militer
  2. Luhut Panjaitan: Saya Kenal Bang Yos
  3. Luhut Panjaitan: Pernikahan Gibran Fenomena Baru
  4. Usai Jumpa Luhut Panjaitan, BEM SI Bubar dan Makan Nasi Kotak
  5. Luhut Panjaitan Janji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa pada Presiden

 

 

 

#Liputan Khusus #Reshuffle Kabinet #Presiden Jokowi #SETARA Institute #Luhut Panjaitan #Menkopolhukam
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas
SETARA Institute menyoroti kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. Pengujian proses hukum dinilai harus dilakukan secara transparan.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas
Indonesia
SETARA Institute Soroti Perlakuan terhadap Febrie Adriansyah saat Jalani Proses Hukum
Perlakuan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah selama proses hukum menjadi sorotan SETARA Institute.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
SETARA Institute Soroti Perlakuan terhadap Febrie Adriansyah saat Jalani Proses Hukum
Indonesia
Dinilai Rawan Konflik Kepentingan, SETARA Institute Usulkan Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK
SETARA Institute meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil alih polemik penanganan kasus Febrie Adriansyah dengan mengalihkan perkara ke KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Dinilai Rawan Konflik Kepentingan, SETARA Institute Usulkan Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK
Indonesia
SETARA Institute: Tim Preventive Strike Polda Metro Harus Junjung Negara Hukum dan HAM
SETARA Institute menilai pembentukan Tim Preventive Strike Polda Metro Jaya harus tetap menjunjung prinsip negara hukum, HAM, dan akuntabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
SETARA Institute: Tim Preventive Strike Polda Metro Harus Junjung Negara Hukum dan HAM
Indonesia
Desak Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan ke KPK, SETARA Institute: Demi Independensi Penegakan Hukum
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mendesak perkara Febrie Adriansyah dialihkan ke KPK demi memastikan penegakan hukum independen.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 Juli 2026
Desak Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan ke KPK, SETARA Institute: Demi Independensi Penegakan Hukum
Bagikan