Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Pemerintah Indonesia kian gencar mengimpor pelbagai komoditas pangan yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Penyebabnya antara lain rendahnya produktivitas petani.
"Sekarang kenapa kita kurang? Itu yang jadi masalah," ujar Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Akhmaloka ketika dihubungi merahputih.com, di Jakarta, Senin (9/1).
Impor garam misalnya, menjadi sangat ironi. Pasalnya, luas pantai Indonesia terbesar kedua di dunia.
"Artinya enggak ada fokus untuk pengembangan produksi garam, beras. Kita belum fokus," katanya.
Di samping itu, kebijakan yang diterapkan hanya mencari jalan termudah yakni mengimpor. Jelas ini lebih menguntungkan pedagang bukan kaum petani. Akhmaloka mencontohkan, ketika seorang pedagang, dia membeli dan menjualnya untuk memperoleh untung, tetapi bukan memproduksi.
"Itu kelihatannya yang kurang dilakukan, tidak fokus untuk menargetkan. Konsekuensinya perlu investasi dan harus menjaga policy ketahanan pangan," tandasnya.
BACA JUGA: Tiga Hal Tingkatkan Swasembada Pangan
Sejak Indonesia merdeka 70 tahun Indonesia, lembaga bergengsi di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985 memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai negara swasembada beras. Namun belakangan, Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di Asia malah lebih banyak mendatangkan barang pangan dari luar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih aktif melakukan impor berbagai komoditas pangan. Pada kurun waktu Januari hingga Oktober 2013 saja, impor bahan pangan masih tinggi, yaitu sebanyak 15,4 juta ton. Di antara komidotas pangan yang diimpor tersebut adalah beras dengan jumlah mencapai 400 ribu ton, lalu kedelai mencapai 1,4 juta ton, bahkan singkong pun ikut diimpor dengan jumlah mencapai 100,7 ton.
Kementerian Pertanian mencatat, di tahun 2014, impor bahan pangan khususnya komoditas kedelai, gula pasir, dan daging sapi masih terus diimpor. Ditambah lagi, sensus pertanian BPS mencatat adanya penurunan rumah tangga petani 31,17 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada 2013. (mad)
