Rektor IPB: Pemerintah Tidak Fokus Jaga Ketahanan Pangan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 09 Februari 2015
Rektor IPB: Pemerintah Tidak Fokus Jaga Ketahanan Pangan

Pekerja menjemur gabah padi hasil panen di Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/2). Pemerintah mendorong swasembada pangan pada 2018. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah Indonesia kian gencar mengimpor pelbagai komoditas pangan yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Penyebabnya antara lain rendahnya produktivitas petani.

"Sekarang kenapa kita kurang? Itu yang jadi masalah," ujar Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Akhmaloka ketika dihubungi merahputih.com, di Jakarta, Senin (9/1).

Impor garam misalnya, menjadi sangat ironi. Pasalnya, luas pantai Indonesia terbesar kedua di dunia.

"Artinya enggak ada fokus untuk pengembangan produksi garam, beras. Kita belum fokus," katanya.

Di samping itu, kebijakan yang diterapkan hanya mencari jalan termudah yakni mengimpor. Jelas ini lebih menguntungkan pedagang bukan kaum petani. Akhmaloka mencontohkan, ketika seorang pedagang, dia membeli dan menjualnya untuk memperoleh untung, tetapi bukan memproduksi.

"Itu kelihatannya yang kurang dilakukan, tidak fokus untuk menargetkan. Konsekuensinya perlu investasi dan harus menjaga policy ketahanan pangan," tandasnya.

BACA JUGA: Tiga Hal Tingkatkan Swasembada Pangan

Sejak Indonesia merdeka 70 tahun Indonesia, lembaga bergengsi di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985 memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai negara swasembada beras. Namun belakangan, Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di Asia malah lebih banyak mendatangkan barang pangan dari luar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih aktif melakukan impor berbagai komoditas pangan. Pada kurun waktu Januari hingga Oktober 2013 saja, impor bahan pangan masih tinggi, yaitu sebanyak 15,4 juta ton. Di antara komidotas pangan yang diimpor tersebut adalah beras dengan jumlah mencapai 400 ribu ton, lalu kedelai mencapai 1,4 juta ton, bahkan singkong pun ikut diimpor dengan jumlah mencapai 100,7 ton.

Kementerian Pertanian mencatat, di tahun 2014, impor bahan pangan khususnya komoditas kedelai, gula pasir, dan daging sapi masih terus diimpor. Ditambah lagi, sensus pertanian BPS mencatat adanya penurunan rumah tangga petani 31,17 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada 2013. (mad)

#70 Tahun Indonesia Merdeka #Swasembada Pangan #Ketahanan Pangan #Kedaulatan Pangan #Produk Impor #Pertanian
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Swasembada pangan rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 di antaranya peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk daging, telur dan susu sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Dapat Pagu Anggaran Rp 40 Triliun, Mentan Teruskan Program Cetak Sawah Buat Swasembada Pangan
Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia, Polri-Bulog Jual Beras hingga Minyak di Bawah Harga Normal
Indonesia
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
PT BDS belum membayar vendor atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
Indonesia
Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan
Rencana soal pembebasan tarif bea masuk produk AS ke Indonesia, berpotensi menimbulkan efek mengerikan. Salah satunya adalah ancaman PHK di dalam negeri.
Soffi Amira - Sabtu, 19 Juli 2025
Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan
Indonesia
Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor
Indonesia
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Pemerintah harus melakukan lebih daripada sekadar memberikan bantuan, tapi juga memastikan alat pertanian tepat sasaran. ?
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Indonesia
Indonesia Sediakan 20 Hektar Lahan Pertanian Buat Dikelola Bersama Dengan Palestina
Hal itu sebagai wujud perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Palestina, sekaligus kontribusi Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan pangan rakyat Palestina.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Indonesia Sediakan 20 Hektar Lahan Pertanian Buat Dikelola Bersama Dengan Palestina
Indonesia
Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional
Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait dan menetapkan kebijakan harga yang berpihak pada petani serta rakyat Indonesia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional
Indonesia
Alasan Pemerintah Daya Saing Indonesia Bisa Anjlok ke Posisi 40 Dari 69 Negara Dunia
Indonesia perlu melakukan integrasi strategi dari hulu ke hilir. Sebab, kebijakan pemerintah menjadi pendukung daya saing jangka panjang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
Alasan Pemerintah Daya Saing Indonesia Bisa Anjlok ke Posisi 40 Dari 69 Negara Dunia
Bagikan