Pramono Anung Minta Andi Widjajanto Tak Menambah Kegaduhan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 04 Februari 2015
Pramono Anung Minta Andi Widjajanto Tak Menambah Kegaduhan

Pramono Anung (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik-  Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung kembali angkat bicara tentang pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang mengatakan Presiden Jokowi tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Pram, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Jokowi memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melantik atau tidak terhadap Komjen Budi sebagai Kapolri.

"Dan, Presiden Jokowi itu mempunyai kewenangan penuh. Maka seyogyanya para menteri (termasuk Andi Widjajanto) itu tidak menambah kegaduhan, tetapi memberikan masukan secara tertutup kepada Presiden," kata Pram usai menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk  "Benarkah Jokowi Boneka Megawati? Atau Megawati Yang Sebenarnya Dihancurkan oleh Mereka Yang Merusak Jokowi?," di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/2)

Masih menurutnya, jika para menteri mengeluarkan statemen atau pendapat secara terbuka hal itu akan menambah kegaduhan dan pemerintah sendiri yang dirugikan. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak agar memberikan kewenangan kekuasaan dan kesempatan pada Jokowi untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini. Selain itu, ia juga mengatakan bukan soal kekecewaan atau tidak yang dihadapi dirinya atau partainya jika Jokowi tak melantik Komjen Budi.

"Tetapi, persoalannya adalah, kami menginginkan sekali lagi proses penegakan hukum dihargai, proses penyelesaian ini betul-betul mengedepankan itu. Kalau memang salah, salah," kata Pram.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri karena dia sudah menyandang status tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (hur)

#Pro Kontra Budi Gunawan #PDIP #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Penanganan banjir yang reaktif tidak lagi relevan untuk Jakarta yang menghadapi tantangan banjir dan rob secara rutin.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
UMP Jakarta 2026 kini naik sebesar 6,17 persen, yakni menjadi Rp 5.729.876. Hal itu disepakati Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
Indonesia
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Gubernur menekankan bahwa fenomena kesibukan kantor hanya untuk menghabiskan sisa anggaran di bulan Desember harus segera diakhiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Indonesia
Pemprov DKI Berangkatkan 27 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera, Hasil Kolaborasi OPZ dengan IPCN
Pemprov DKI kirim lagi bantuan ke korban bencana Sumatera.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Pemprov DKI Berangkatkan 27 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera, Hasil Kolaborasi OPZ dengan IPCN
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Sudah Diputuskan, Diumumkan Pramono Besok
"Yang jelas saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya. Itu saja, tapi angkanya besok diumumkan," kata Pramono soal Upah Mininum Provinsi (UMP) Jakarta 2026
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Sudah Diputuskan, Diumumkan Pramono Besok
Indonesia
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025 dan berlaku untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Indonesia
Tanpa Pesta Kembang Api, Perayaan Malam Pergantian Tahun di Jakarta Sederhana Diisi Doa Bersama utuk Korban Bencana
Pemprov DKI akan kembali membuka donasi selama perayaan malam Tahun Baru 2026 yang ditujukan bukan hanya untuk korban bencana Sumatera, namun juga untuk warga terdampak bencana banjir bandang di sejumlah daerah Jawa Tengah, serta bencana di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Tanpa Pesta Kembang Api, Perayaan Malam Pergantian Tahun di Jakarta Sederhana Diisi Doa Bersama utuk Korban Bencana
Indonesia
Pramono Larang Pihak Swasta Pesta Kembang Api saat Perayaan Malam Pergantian Tahun
Larangan ini sebagai bentuk empati atas musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumateta Barat (Sumbar).
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Pramono Larang Pihak Swasta Pesta Kembang Api saat Perayaan Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Gubernur Pramono Instruksikan Pemberian 3 Insentif untuk Buruh
Pemerintah DKI segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Gubernur Pramono Instruksikan Pemberian 3 Insentif untuk Buruh
Indonesia
Pramono Siapkan Insentif Paket Komplit Buat Para Pekerja Jakarta, Apa Saja?
Penentuan angka upah tersebut mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan rentang indeks tertentu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Desember 2025
Pramono Siapkan Insentif Paket Komplit Buat Para Pekerja Jakarta, Apa Saja?
Bagikan