Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 31 Januari 2015
Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Politisi PDIP, Effendi Simbolon (tengah) bersama Politisi Golkar, Nurul Arifin (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad (Foto: antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon adalah kader PDIP yang paling keras melontarkan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Belum lama ini misalnya, Effendi mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang cukup tepat bagi siapapun yang mau menurunkan Presiden Jokowi dari tahta kekuasaan.

Menanggapi pendapat Effendi itu, Hamid Basyaib, salah seorang kader PDIP, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Effendi tersebut merupakan kritikan yang kurang tepat karena Jokowi adalah kader dan diusung oleh PDIP sebagai Capres bergendengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres yang memenangkan Pilpres.

"Buat saya, itu kurang wajar. Tapi saya kan enggak melihat itunya, backgroundnya, buat saya itu kurang wajar dan mestinya perlu dirumuskan dengan cara-cara yang lebih baik," kata Hamid usai menjadi pembicara diskusi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

Saat ditanya apakah Effendi Simbolon perlu mendapatkan sanksi, Hamid menyerahkan kepada pucuk pimpinan PDI Perjuangan sendiri. Jika ada sanksi kepada Effendi, kata Hamid, hal itu lebih pada pemberian sanksi pendisiplinan biasa dalam partai politik sebagai organisasi modern.

"Jika puncak pimpinan partai menganggap itu tidak layak, itu perlu ditegur. Itu pendisiplinan biasa dalam parpol, organisasi modern. Ini bukan saya benci pribadi," kata dia.

Seperti diketahui, Effendi melontarkan pendapat pemerintahan Jokowi-JK mengandung banyak celah. Dengan begitu, kata Efendi, siapapun yang hendak dan berniat menggulingkan Jokowi adalah waktu yang cukup tepat untuk saat ini. Jika Jokowi turun, Effendi juga menginginkan Jusuf Kalla sebagai Wapres juga harus diturunkan. (hur)

 

 

BERITA LAINNYA:

Politisi PDI-Perjuangan Sebut Konflik Polri vs KPK Politis

Jokowi Berada di Posisi Dilematis

 

 

#Effendy Simbolon #Presiden Jokowi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Bagikan