Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 31 Januari 2015
Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Politisi PDIP, Effendi Simbolon (tengah) bersama Politisi Golkar, Nurul Arifin (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad (Foto: antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon adalah kader PDIP yang paling keras melontarkan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Belum lama ini misalnya, Effendi mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang cukup tepat bagi siapapun yang mau menurunkan Presiden Jokowi dari tahta kekuasaan.

Menanggapi pendapat Effendi itu, Hamid Basyaib, salah seorang kader PDIP, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Effendi tersebut merupakan kritikan yang kurang tepat karena Jokowi adalah kader dan diusung oleh PDIP sebagai Capres bergendengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres yang memenangkan Pilpres.

"Buat saya, itu kurang wajar. Tapi saya kan enggak melihat itunya, backgroundnya, buat saya itu kurang wajar dan mestinya perlu dirumuskan dengan cara-cara yang lebih baik," kata Hamid usai menjadi pembicara diskusi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

Saat ditanya apakah Effendi Simbolon perlu mendapatkan sanksi, Hamid menyerahkan kepada pucuk pimpinan PDI Perjuangan sendiri. Jika ada sanksi kepada Effendi, kata Hamid, hal itu lebih pada pemberian sanksi pendisiplinan biasa dalam partai politik sebagai organisasi modern.

"Jika puncak pimpinan partai menganggap itu tidak layak, itu perlu ditegur. Itu pendisiplinan biasa dalam parpol, organisasi modern. Ini bukan saya benci pribadi," kata dia.

Seperti diketahui, Effendi melontarkan pendapat pemerintahan Jokowi-JK mengandung banyak celah. Dengan begitu, kata Efendi, siapapun yang hendak dan berniat menggulingkan Jokowi adalah waktu yang cukup tepat untuk saat ini. Jika Jokowi turun, Effendi juga menginginkan Jusuf Kalla sebagai Wapres juga harus diturunkan. (hur)

 

 

BERITA LAINNYA:

Politisi PDI-Perjuangan Sebut Konflik Polri vs KPK Politis

Jokowi Berada di Posisi Dilematis

 

 

#Effendy Simbolon #Presiden Jokowi #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan