Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 31 Januari 2015
Politisi PDIP: Kritikan Effendi Simbolon Terhadap Jokowi Kurang Wajar

Politisi PDIP, Effendi Simbolon (tengah) bersama Politisi Golkar, Nurul Arifin (kiri) dan Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad (Foto: antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon adalah kader PDIP yang paling keras melontarkan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Belum lama ini misalnya, Effendi mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang cukup tepat bagi siapapun yang mau menurunkan Presiden Jokowi dari tahta kekuasaan.

Menanggapi pendapat Effendi itu, Hamid Basyaib, salah seorang kader PDIP, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Effendi tersebut merupakan kritikan yang kurang tepat karena Jokowi adalah kader dan diusung oleh PDIP sebagai Capres bergendengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres yang memenangkan Pilpres.

"Buat saya, itu kurang wajar. Tapi saya kan enggak melihat itunya, backgroundnya, buat saya itu kurang wajar dan mestinya perlu dirumuskan dengan cara-cara yang lebih baik," kata Hamid usai menjadi pembicara diskusi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

Saat ditanya apakah Effendi Simbolon perlu mendapatkan sanksi, Hamid menyerahkan kepada pucuk pimpinan PDI Perjuangan sendiri. Jika ada sanksi kepada Effendi, kata Hamid, hal itu lebih pada pemberian sanksi pendisiplinan biasa dalam partai politik sebagai organisasi modern.

"Jika puncak pimpinan partai menganggap itu tidak layak, itu perlu ditegur. Itu pendisiplinan biasa dalam parpol, organisasi modern. Ini bukan saya benci pribadi," kata dia.

Seperti diketahui, Effendi melontarkan pendapat pemerintahan Jokowi-JK mengandung banyak celah. Dengan begitu, kata Efendi, siapapun yang hendak dan berniat menggulingkan Jokowi adalah waktu yang cukup tepat untuk saat ini. Jika Jokowi turun, Effendi juga menginginkan Jusuf Kalla sebagai Wapres juga harus diturunkan. (hur)

 

 

BERITA LAINNYA:

Politisi PDI-Perjuangan Sebut Konflik Polri vs KPK Politis

Jokowi Berada di Posisi Dilematis

 

 

#Effendy Simbolon #Presiden Jokowi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan