Pilgub Banten 2017 Rawan Politik Uang

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 17 Oktober 2016
Pilgub Banten 2017 Rawan Politik Uang

Ade Irawan, Koordinator Indonesia Curruption Watch (ICW). (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kesadaran dan kepedulian masyarakat sipil jelang Pilgub Banten 2017 harus ditingkatkan. Hajat demokrasi terbesar di Provinsi Banten tersebut memiliki potensi besar terjadinya politik uang (money politic).

“Kami melihat di Pilgub Banten nanti akan ada banyak uang yang beredar demi mendapatkan suara,” ungkap Koordinator Indonesia Curruption Watch (ICW) Ade Irawan kepada merahputih.com, Minggu (15/10).

Ade menjelaskan, merujuk hasil pantauan ICW pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Walikota Tangsel, Provinsi Banten menjadi daerah yang cukup rawan terjadinya politik uang. Bahkan, pada Pilkada Banten 2011 lalu, politik uang berlangsung secara "brutal."

“Hampir semua tim pemenangan melakukan praktik tersebut. Bedanya hanya dalam besaran uang dan jenis barang yang diberikan kepada para pemilih,” ungkapnya.

Menurut Ade, politik uang di Banten ini tidak hanya politik uang kepada pemilih tetapi juga kepada penyelenggara. “Kemungkinan akan selalu ada, dan ini yang harus diwaspadai. Makanya penting adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat,” tandasnya. (Wid)

BACA JUGA:

  1. PDIP Banten Ancam Pecat Kadernya yang Mbalelo di Pilgub 2017
  2. Sukira Sebut 'Si Doel' Dongkrak Popularitas Rano di Pilgub Banten
  3. Partisipasi Pemilih Kota Tangerang di Pilgub Banten Turun
  4. Ini Dia Senjata Tiga Paslon Pilgub DKI Jakarta Tarik Simpati Warga
  5. INSIDER Siap Menangkan Pasangan Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017
#ICW #Politik Uang #Pilgub Banten 2017
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu politik uang kembali mencuat.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Bagikan