Petral Bubar, DPR Nyatakan Mafia Migas Belum Lenyap

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 20 Mei 2015
Petral Bubar, DPR Nyatakan Mafia Migas Belum Lenyap

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika (kedua kanan), menjadi narasumber dalam diskusi "Energi Kita" di Jakarta, Minggu (29/3). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/pd/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merah Putih Bisnis - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, dirinya tak bisa memastikan bahwa pembubaran Petral memberantas mafia. Pasalnya, ia juga tak tahu keberadaan penjahat migas itu berada.

"Saya enggak tahu mafia itu di mananya, pembubaran Petral bukan hal yang besar," kata dia kepada Merahputih.com, di komplek DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut Kardaya, apabila pembubaran Petral bisa memberangus mafia migas, maka harus dibuktikan. Caranya dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kardaya menuturkan, salah satu tujuan utama pembubaran Petral untuk mengontrol harga BBM yang ada di dalam negeri. Jika tujuan tersebut gagal diwujudkan pemerintah, maka percuma saja menutup Petral.

"Tidak bisa menjadikan harga BBM murah, enggak ada artinya," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

Ketua Komisi VI DPR Akui Dahlan Iskan Pernah Wacanakan Pembubaran Petral

SBY Sewot Dituding Lindungi Petral

Laporkan Petral Bubar, Menteri Sudirman Enggan Ungkap Oknum Mafia

#Komisi VIII DPR #Petral
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Minta Cak Imin Periksa Semua Ponpes di Indonesia, DPR: Demi Santri Aman dan Nyaman
Pendataan kondisi ponpes sangat penting untuk memastikan kelayakan infrastruktur serta menjadi bagian dari mitigasi risiko.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Presiden Prabowo Minta Cak Imin Periksa Semua Ponpes di Indonesia, DPR: Demi Santri Aman dan Nyaman
Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Persetujuan mutlak dari anggota dewan menunjukkan dukungan terhadap langkah strategis ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Indonesia
Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi
Anggota Komisi VIII DPR sebut insiden itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut wibawa lembaga dan kepercayaan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi
Indonesia
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
228.048 orang dicoret, dari total 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi karena terlibat judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Agama, Nasaruddin Umar bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi dalam Rapat kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Indonesia
Ajukan Praperadilan, MAKI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Ajukan Praperadilan, MAKI Minta KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Frengky Aruan - Selasa, 18 Maret 2025
Ajukan Praperadilan, MAKI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Petral dan SKK Migas
Berita Foto
Raker Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Ibadah Haji
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama sejumlah pejabat hadir untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 Maret 2025
Raker Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Ibadah Haji
Indonesia
Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat
Anggota Komisi VIII DPR RI setuju jika peruntukannya menyasar ke fakir miskin dan kelompok rentan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Januari 2025
Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat
Indonesia
Wacana Dana Zakat untuk MBG, Anggota Komisi VIII DPR RI: Harus Dikelola Sesuai Prinsip Syariah, Transparan, dan Akuntabel
Sigit Purnomo angkat bicara perihal wacana penggunaan dana zakat untuk program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Januari 2025
Wacana Dana Zakat untuk MBG, Anggota Komisi VIII DPR RI: Harus Dikelola Sesuai Prinsip Syariah, Transparan, dan Akuntabel
Berita Foto
Raker PHU Kemenag dan Puskes Haji Bahas Komponen Biaya Haji Tahun 2025
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (kiri) berbincang dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR Abdul Wachid (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2024).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Januari 2025
Raker PHU Kemenag dan Puskes Haji Bahas Komponen Biaya Haji Tahun 2025
Bagikan