Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Petral Bubar, DPR Nyatakan Mafia Migas Belum Lenyap

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 20 Mei 2015
Petral Bubar, DPR Nyatakan Mafia Migas Belum Lenyap

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika (kedua kanan), menjadi narasumber dalam diskusi "Energi Kita" di Jakarta, Minggu (29/3). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/pd/15.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merah Putih Bisnis - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, dirinya tak bisa memastikan bahwa pembubaran Petral memberantas mafia. Pasalnya, ia juga tak tahu keberadaan penjahat migas itu berada.

"Saya enggak tahu mafia itu di mananya, pembubaran Petral bukan hal yang besar," kata dia kepada Merahputih.com, di komplek DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut Kardaya, apabila pembubaran Petral bisa memberangus mafia migas, maka harus dibuktikan. Caranya dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kardaya menuturkan, salah satu tujuan utama pembubaran Petral untuk mengontrol harga BBM yang ada di dalam negeri. Jika tujuan tersebut gagal diwujudkan pemerintah, maka percuma saja menutup Petral.

"Tidak bisa menjadikan harga BBM murah, enggak ada artinya," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

Ketua Komisi VI DPR Akui Dahlan Iskan Pernah Wacanakan Pembubaran Petral

SBY Sewot Dituding Lindungi Petral

Laporkan Petral Bubar, Menteri Sudirman Enggan Ungkap Oknum Mafia

#Komisi VIII DPR #Petral
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sudah 3 Kali Sudirman Said Diperiksa Kejagung Soal Petral, Ini Statusnya
Kapasitasnya selaku Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) pada 2008–2009 dan Menteri ESDM periode 2014–2016.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Sudah 3 Kali Sudirman Said Diperiksa Kejagung Soal Petral, Ini Statusnya
Indonesia
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, yakni Mohammad Riza Chalid (MRC), IRW, BBG, AGS, MLY, NRD, dan TFK.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan badal haji dan pembayaran DAM setelah terungkap dugaan penipuan senilai Rp 1,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan, bahwa MBG bukanlah untuk orang kaya. Komisi VIII DPR meminta data penerima diperketat.
Soffi Amira - Minggu, 10 Mei 2026
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Indonesia
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
DPR mendesak razia daycare ilegal setelah maraknya kekerasan anak. Data menunjukkan 43 persen daycare belum berizin dan minim standar pengasuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
Indonesia
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Usulan Menteri PPPA soal pemindahan gerbong wanita dikritik DPR. Menilai solusi utama ada pada perbaikan sistem keselamatan transportasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Indonesia
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, disoroti oleh Komisi VIII DPR. DPR pun meminta adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Indonesia
Tak Ada Visa Haji Foruda 2026, DPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan
DPR mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji foruda setelah Arab Saudi tidak menerbitkan visa tersebut pada 2026. Waspada penipuan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Tak Ada Visa Haji Foruda 2026, DPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan
Bagikan