Perppu Pilkada Langsung Disetujui, SBY Bersyukur
MerahPutih Nasional- Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Tanggapan SBY disampaikan melalui youtube dengan judul 'Pernyataan SBY Tentang Pengesahan Perppu Pilkada Menjadi UU'.
Dalam tayangan yang berdurasi empat menit 14 detik, SBY mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi di DPR RI, baik kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah berupaya keras menggolkan Perppu No. 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.
"Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi baik KIH dan KMP dan juga fraksi Partai Demokrat atas persetujuan yang diberikan. Artinya Dewan mendengarkan aspirasi rakyat," kata SBY dalam video tersebut.
SBY yang juga mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol) ABRI di era Orde Baru menambahkan dirinya juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla).
"Saya punya tanggung jawab moral agar Perppu bisa gol. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada banyak penggiat demokrasi," sambung SBY.
Meski sudah disahkan sebagai Undang-Undang, namun bukan perkara mudah melaksanakan pilkada serentak. Terlebih pelaksanaan pilkada serentak akan dilakukan pada September 2015 atau akhir 2015.
SBY sendiri mengaku ada sejumlah kesulitan teknis untuk melaksanakan pilkada serentak. Namun demikian SBY yakin persoalan teknis tersebut dapat diatasi oleh para pemangku kepentingan.
"Yang penting proses peninjauan kembali harus benar. Kita mau pilkada langsung agar lebih baik untuk kepentingan demokrasi dari rakyat," tandas SBY. (BHD)
Bagikan
Berita Terkait
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan