Perbaikan Jalan di Jakarta Molor itu Salah DPRD
Salah satu pemandangan jalan di ibu kota Jakarta (Foto: MP/Rizki Fitranto)
MerahPutih Megapolitan - DPRD DKI Jakarta dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas molornya perbaikan jalan yang ada di sejumlah wilayah di kota Jakarta. Hal tersebut diutarakan oleh pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi.
Menurutnya, pihak DPRD tidak partisipatif dalam menyetujui anggaran daerah DKI. Alhasil, meskipun memasuki musim penghujan, perbaikan jalan dikebut hingga batas akhir penyerapan anggaran APBD DKI pada 15 Desember mendatang.
"Sebetulnya rantai panjang dari administrasi ada di DPRD jadi ketika sudah ada persetujuan biasanya cepet. Tapi biasanya pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah yang alot," ucap Yogi melalui telepon kepada merahputih.com, Selasa (17/11).
Yogi menambahkan, molornya perbaikan jalan di Jakarta merupakan masalah teknis yang terjadi setiap tahunnya. Ia menilai jika dalam membuat RAPBD pemerintah daerah dengan DPRD bisa duduk bersama maka keterlambatan tersebut bisa dihindari.
"Kebetulan sama seperti kota-kota di Indonesia. Karena pencairan sekarang hingga akhir tahun sebelum tanggal 15 Desember. Jadi sebenarnya ini masalah teknis dari tahun ke tahun jadi seharusnya ada solusi," terangnya.(yni)
Bagikan
Berita Terkait
Pengacara Ditembak di Tanah Abang Diduga Terkait Sengketa Lahan, Polisi Tangkap Pelaku dan Sita Puluhan Senpi
LRT Jabodetabek Mogok di Tengah Perjalanan, Bos KAI Perintahkan Evaluasi Standar Keselamatan dan Layanan
Pramono Tanggapi Pembongkaran Pasar Burung Barito Jaksel
Seluruh Proyek Konstruksi Rampung, Rekayasa Lalin di TB Simatupang Disetop
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nostalgia Masa Kecil di Pasar Malam Narasi 2025
Pemprov DKI Janji Angkut Barang Pedagang Barito yang Dipindahkan ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung
Pemprov DKI Minta Warga Waspada Pohon Tumbang di Musim Hujan, sudah Ada Korban
Kurangi Polusi Mikroplastik, Pemprov DKI Bangun RDF Plant dan PSEL
Pramono Siap Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI