Pemprov DKI dan Perum Perumnas Sepakat Bantu Rakyat Susah

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 28 April 2015
Pemprov DKI dan Perum Perumnas Sepakat Bantu Rakyat Susah

Pemprov DKI dan Perum Perumnas Sepakat Bantu Rakyat Susah (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Pemprov DKI Jakarta memberikan izin untuk membangun 5.400 unit rumah susun milik di Cengkareng, Jakarta Barat kepada Perusahaan Umum (Perum) Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini disepakati dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utama (Dirut) Perumnas Himawan Arief Sugoto di Balai Kota, Jakarta, Selasa, (28/4).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan pemberian izin pembangunan ini dikarenakan misi dan visi Perumnas sama dengan Pemprov DKI, yakni menyediakan tempat tinggal hunian bagi masyarakat yang tidak mampu. Artinya pemilik rusun ini benar-benar dihuni oleh para pemiliknya. Bukan sekedar ia membeli lalu disewakan ke orang lain.

"Ini program pusat, makanya saya minta kalau kita kasih izin harus ada MoU. Sebenarnya kita tidak berhak untuk menolak mereka, namun Perumnas juga mempunyai misi yang sama. Kami sudah ketemu dan duduk bersama," tuturnya.

Ahok menuturkan nantinya ada persyaratan khusus bagi para penghuni tersebut. Karena ia tidak ingin terulang kembali kasus-kasus yang terdahulu. Mulai dari jual-beli rusun kepada pihak yang lain, lalu praktik prostitusi. Menurutnya, hal-hal seperti itu hanya membuat keekonomian bangsa Indonesia semakin memburuk.

"Jleb orang beli 100 Unit atas nama karyawan padahal apa? Ternyata Investor yang beli namun itu untuk disewakan," tuturnya.

Ahok berharap dengan adanya MoU ini diharapkan nantinya para pembeli rusun benar-benar orang yang akan menghuni dan tidak akan menjual atau menyewakannya. Kalaupun akan dijual, akan melalui interogasi terlebih dahulu. Artinya pembeli selanjutnya hanya boleh ditentukan oleh pihak yang berwenang.

"Jadi rusun itu akan ada ktp nanti, yang meninggalkan ktpnya di rusun itu susah dijualnya dong. Nanti itu kan dia susah keluarnya. Misal alasannya mampu beli yang lebih bagus. Berarti rusun anda enggak boleh anda jual, kalaupun dijual itu kami yang tentukan," jelasnya. (rfd)

 

Baca Juga:

Ahok: Mengawasi Tindakan Prostitusi Itu Sulit

Ahok Rencanakan Bangun Rusun di Atas Jembatan Layang

Rusun Tebet, Rumah Susun Para Artis

#Rumah Susun
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Wali Kota Undang Warga Eks Kampung Bayam sebagai Komitmen Memastikan Hunian Rusun Transparan, Tertib, Partisipatif
Pemprov DKI Jakarta terus mendorong percepatan pemanfaatan Kampung Susun Bayam sebagai hunian layak dan terjangkau bagi warga, sekaligus menjaga prinsip keadilan sosial dalam setiap proses relokasi dan penyediaan hunian.
Frengky Aruan - Selasa, 29 Juli 2025
Wali Kota Undang Warga Eks Kampung Bayam sebagai Komitmen Memastikan Hunian Rusun Transparan, Tertib, Partisipatif
Indonesia
Subsidi Kredit Rumah Capai Rp 12,5 Triliun Buat 101.707 Unit Rumah, Tinggal Sisa Sekitar Rp 7 Triliun
FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
Subsidi Kredit Rumah Capai Rp 12,5 Triliun Buat 101.707 Unit Rumah, Tinggal Sisa Sekitar Rp 7 Triliun
Indonesia
Pemerintah Buka Opsi Rumah Subsidi Berbentuk Rusun
Kementerian PKP sedang menyusun agar anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi pada 2025
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Juni 2025
Pemerintah Buka Opsi Rumah Subsidi Berbentuk Rusun
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga ketika ingin mencari tempat tinggal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
Indonesia
Pramono Resmikan Rusunawa Jagakarsa, Harga Sewa Tertinggi Rp 1,8 Juta
Pemprov DKI Jakarta ke depannya bisa terus melanjutkan pembangunan rumah susun karena menyediakan hunian layak merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Mei 2025
Pramono Resmikan Rusunawa Jagakarsa, Harga Sewa Tertinggi Rp 1,8 Juta
Indonesia
Rusun Jagakarsa Segera Disewakan ke Warga, Harga Terendah Rp 865.000 Per Bulan
Rusun Jagakarsa yang memiliki harga sewa terendahnya sebesar Rp 865.000 mempunyai metode pembayaran listrik atau token dan airnya secara terpisah.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Maret 2025
Rusun Jagakarsa Segera Disewakan ke Warga, Harga Terendah Rp 865.000 Per Bulan
Indonesia
Revitalisasi Wisma Atlet Segera Rampung, Satu Tower Bakal Jadi Rumah Sakit
Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Februari 2025
Revitalisasi Wisma Atlet Segera Rampung, Satu Tower Bakal Jadi Rumah Sakit
Indonesia
Ada Penghuni Punya 5 Unit JakLingko, Pimpinan DPRD Desak Pemprov Tinjau Ulang Penerima Program Perumahan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino ingin bantuan Program Perumahan tepat sasaran.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Februari 2025
Ada Penghuni Punya 5 Unit JakLingko, Pimpinan DPRD Desak Pemprov Tinjau Ulang Penerima Program Perumahan
Bagikan