Pemerintah Harus Ungkap Aktor Yang Tunggangi Aksi Damai 4 November

Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding Presiden Joko Widodo sebagai aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai Jum’at 4 November. Apalagi Indonesia adalah negara hukum.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya untuk memperjelas duduk persoalan sekaligus menurunkan tensi politik, pemerintah sebaiknya mengungkap identitas yang dituding menunggangi aksi damai tersebut.

"Tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya," seru Bambang hari Minggu (06 Nov.).

Seperti dilaporkan antara, Bambang menegaskan, Indonesia memiliki banyak pasal untuk bisa menjerat siapa pun yang diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain, sehingga baik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden Jokowi bisa menempuh jalur hukum.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan kebingungan masyarakat tak dapat ditolak karena baik Presiden Jokowi maupun SBY sama-sama menyajikan teka-teki yang tidak mudah diterka.

Akibatnya suasana politik makin tidak menentu, terutama ketika Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31 Oktober).

Bambang juga mengamati ketika SBY tiba-tiba mendatangi Menko Polhukam Wiranto hari Selasa (1 November) siang, dan malam harinya ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di luar dugaan menurut politikus Partai Golkar itu hari Rabu (2 November), SBY mengadakan konferensi pers di Cikeas.

Bambang menjelaskan, bahwa SBY mengatakan 'Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu.

Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran.'

Saat itu Bambang juga ikut bingung, kenapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu.

Apalagi SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh.

Oleh karena itu sebagai Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk mengungkap identitas yang dituding menunggangi aksi damai tersebut.