PDIP Tetap Keras, Minta Presiden Jokowi Lantik BG

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 14 Februari 2015
PDIP Tetap Keras, Minta Presiden Jokowi Lantik BG

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan kelima dengan Bupati se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2). (Antara Foto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap keras meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri meskipun ia tersandung dugaan menerima suap dan gratifikasi.

Hal inilah yang dituturkan Anggota Komisi III DPR, Dwi Ria Latifa.

"Maunya PDIP, kita itu susah berbelok-belok. Kalau sudah sikap A, ya tegak lurus dengan pimpinan partai di atas," kata Dwi Ria Latifa di acara diskusi yang mengusung tema 'Simalakama Jokowi' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).

Jika ada yang mengkritisi sikap Joko Widodo oleh kader PDIP, tidak akan mengubah keputusan partai mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri. Para kader PDI Perjuangan tetap akan mendukung keputusan para petingginya.

Baca Juga: Ribuan Massa Demonstran Desak Jokowi Lantik Budi Gunawan

Terkait tutur kata yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang sudah mengeluarkan sinyal terkait nasib pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan, ia mengatakan, pencalonan Kapolri tetap keinginan rakyat. Karena itulah ia menilai polemik ini membuat anggota Polri gamang.

"Saya yakini keinginan punya kapolri itu keinginan rakyat Indonesia. Anggota Polri ada perasaan gamang, di mana Polri seolah-olah disudutkan dan dipermalukan. Buktinya, calon kapolrinya dijadikan tersangka saat ingin dilantik," ungkap Dwi.

Ia mempertegas bahwa Komjen Pol Budi Gunawan memang Calon Kapolri yang di dukung PDIP. (aku)

 

 

#PDIP #Polri #Presiden Jokowi #Pelantikan Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Langkah yang diambil Prabowo merupakan respons atas aspirasi masyarakat sipil.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 33 menit lalu
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Indonesia
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Prahara Agustus itu merujuk kepada rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan kota-kota lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
IPW mengapresiasi langkah tegas TNI-Polri. Masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Indonesia
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Indonesia
Kapolri Izinkan Aparat TNI/Polri Bubarkan Pendemo jika Terjadi Kekacauan yang Ganggu Perekonomian Nasional
Apabila melanggar, tentunya boleh untuk membubarkan.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kapolri Izinkan Aparat TNI/Polri Bubarkan Pendemo jika Terjadi Kekacauan yang Ganggu Perekonomian Nasional
Indonesia
YLBHI Sebut Tindakan Aparat dalam Penanganan Demo Mengarah Teror terhadap Rakyat
YLBHI juga mengecam pembatasan akses informasi dengan melarang media meliput dan mematikan konten live di platform seperti TikTok.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
YLBHI Sebut Tindakan Aparat dalam Penanganan Demo Mengarah Teror terhadap Rakyat
Indonesia
Pengamat Tuntut Cara Polri Tangani Demo Harus Diubah, Jangan Sampai Makan Korban Jiwa Lagi
Institusi Polri terus menjadi sorotan pasca penanganan demonstrasi beberapa hari terakhir yang dianggap represif hingga memakan korban jiwa.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 September 2025
Pengamat Tuntut Cara Polri Tangani Demo Harus Diubah, Jangan Sampai Makan Korban Jiwa Lagi
Bagikan