PDIP Sebut Ahok Jauh Dari Wong Cilik

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Kamis, 15 Oktober 2015
PDIP Sebut Ahok Jauh Dari Wong Cilik

ahok menjajal moge tujuh srikandi (MP/rere)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak memiliki kebijakan yang membela orang kecil. Ahok justru lebih dekat dengan para pemilik modal.

"Ahok cenderung ramah ke kaum kapitalis, tetapi tidak ramah ke wong cilik," ujar politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, di Jakarta.

Menurut Eva, beberapa contoh sikap Ahok yang tidak ramah terhadap warga miskin adalah penertiban PKL dan penggusuran. Meski mendapat banyak kritik dan protes dari warga miskin, Ahok bergeming dengan keputusannya.

Sementara itu, menurut Eva, Ahok terlihat kooperatif dan bisa mengakomodasi keinginan pengusaha. Hubungan Ahok dengan pengusaha dinilai baik. Terbukti dari banyaknya CSR yang diterima Pemerintah Provinsi DKI.

Eva mengatakan, semua hal tersebut juga diperparah dengan sikap warga Jakarta yang menjadi pendukung Ahok. Mereka tidak memiliki solidaritas tinggi terhadap rakyat kecil sehingga apa yang dilakukan Ahok seolah mendapat pembenaran dan Ahok tetap didukung.

"Itu kenapa Ahok berani mempertahankan sikapnya itu. Ternyata teman dari kelas menengah itu happy kok dengan adanya penggusuran. Saya pikir ini bahaya kalau ada pemimpin enggak sensitif dengan isu orang miskin," ujar Eva. (mad)

BACA JUGA:

  1. Survey SMRC, Ahok Didukung Mayoritas Islam
  2. Ahok Berpeluang Menang Pada Pilkada DKI Jakarta 2017
  3. Survey SMRC, Ahok Menang Telak Di Pilkada DKI Jakarta
  4. Ahok Ingin Curi Hati Pengusaha Singapura
  5. Ahok Akui Miliki 1000 Musuh
#PDIP #Pilkada DKI Jakarta 2017 #Gubernur Ahok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan