PDIP: Menteri Susi Adalah Teropong Media


ANTARA FOTO/Andika Wahyuy
MerahPutih Nasional - Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengaku tidak terkejut dengan hasil survei yang menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinyatakan sebagai menteri berkinerja positif bagi kalangan media.
"Ibu Susi selalu ada, adalah teropong media," tutur Andreas dalam diskusi politik di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta pusat, Senin (11/05).
Andreas menilai, Menteri Susi Pudjiastuti aktif menyampaikan kebijakannya kepada media. "Karena Ibu Susi dianggap menarik oleh media" ujarnya.
Meski demikian, sorotan media terhadap menteri bukan landasan utama penilaian reshuffle. Pandangan media, imbuhnya, hanya salah satu penilaian.
Sebelumnya disampaikan hasil survei lembaga Political Communication Institute. Hasilnya menempatkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kabinet Jokowi-JK yang paling banyak diketahui publik. Menteri Susi dianggap jujur, tegas, serta kebijakannya mampu memberi sanksi kepada pencuri ikan. (AB)
Baga Juga:
PDIP Isyaratkan Adanya Pengganti Seskab Andi Widjajanto
Ketum DPP PDIP Sebut Survei Mengenai Kinerja Menteri Hanya Anggapan Sesaat
Survei: Kinerja Susi Pudjiastuti Paling Banyak Diketahui Publik
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria

Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit

Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan

Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal

Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu

PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara

Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
