PDIP Dorong Investigasi soal Kewarganegaraan Menteri ESDM

MerahPutih Nasional - Isu Menteri ESDM Archandra Tahar berkewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Amerika Serikat terus menjadi perbincangan publik. Berbagai pro dan kontra pun muncul ke permukaan.

Soal isu tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara. Ia mengatakan, tuduhan adanya kewarganegaraan ganda pada Menteri ESDM merupakan persoalan fundamental karena terkait dengan kedaulatan negara. Sangat penting setiap warga negara memiliki ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda, terlebih bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam.

"Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Atas dasar hal tersebut, sekiranya Arcandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara," kata Hasto Krisyanto dalam rilis tertulis yang diterima merahputih.com,  Minggu (14/8).

Berkaitan dengan Kementerian ESDM, Hasto melanjutkan, PDIP mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan dan lainnya tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam. Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara.

PDIP juga mengingatkan bahwa dalam waku dekat akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya. Persoalan Freeport dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk. Para pembantu Presiden harus paham untuk melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tersebut. Di siniliah pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu Presiden. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi credo bagi seluruh pembantu Presiden.

"Memiliki warga negara ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negara," kata Hasto.

Hasto mengatakan, PDIP juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle II. PDIP meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara dengan selurus-lurusnya.

"Atas dasar tersebut tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Arcandar Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan Asing. Sebab sekiranya hal tersebut benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan," kata Hasto.

BACA JUGA:

1. Soal Isu Kewarganegaraan Archandra, Hendropriyono: Dia Aset Bangsa!
2. Kemenpora Siap Jadi Wadah Pemuda-Pemuda Kreatif
3. Kemenpora Gelar Pameran Nasional Karya Kreatif Pemuda
4. Kemenpora-NU Gelar Pameran Karya Pemuda
5. Buntut Kerusuhan, Persija dan Jakmania Dihukum Kemenpora