Ongen Sangaji Pimpin Tim Hak Angket APBD DKI

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 27 Februari 2015
Ongen Sangaji Pimpin Tim Hak Angket APBD DKI

Anggota DPRD dari Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan mengajukan usulan hak angket terhadap Guberner DKI Jakarta Basuki T Purnama pada rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Politikus Partai Hanura Muhammad Ongen Sangaji ditunjuk sebagai Ketua Hak Angket DPRD DKI Jakarta terkait kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta sepakat mengajukan usulan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dana siluman di APBD DKI tahun 2015.

"Seluruh anggota DPRD dari 9 fraksi sepakat mengusulkan hak angket," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin sidang paripurna usulan hak angket di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/2).

Menurut Prasetio maupun anggota dewan lainnya, selain dugaan Ahok yang diduga menabrak aturan soal penyampaian draf APBD ke DKI Jakarta, juga disebabkan sikap Ahok selama ini yang kerap berperilaku sombong dan arogan kepada DPRD maupun publik.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Demokrat-PAN, Acmad Nawawi juga berpendapat pentingnya menggunakan hak angket yang bisa menjurus pada pelengseran Ahok. Sebagai juru bicara ia menilai sikap dan perilaku Ahok kerap menyinggung dan melukai perasaan dewan.

"Selama menjadi pemimpin, Ahok sangat angkuh, sombong, dan tidak santun, dan sering melecehkan legislatif," kata juru bicara Fraksi PAN dan Demokrat Achmad Nawawi.

BACA JUGA: DPRD DKI Sudah Cukup Sabar Menghadapi Sikap Ahok

Adapun, pimpinan DPRD DKI Jakarta sepakat menunjuk Muhammad Ongen Sangaji, politikus Partai Hanura Muhammad Ongen Sangaji sebagai Ketua Panitia Angket. Ongen adalah tokoh masyarakat Maluku di Jakarta dan dikenal dekat dengan mantan Pangab/Menhankam Jenderal (purn) Wiranto. Wakil Ketua Panitia Hak Angket dijabat oleh Inggard Joshua dari Fraksi Partai NasDem.

Adapun Hak Angket adalah, sebuah hak dewan untuk melakukan penyelidikan yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (bhd)

#APBD DKI #DPRD Jakarta #Hak Angket Untuk Ahok #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Targetkan Masuk 50 Kota Global 2030, Gubernur Pramono Ungkap Langkah Konkret di Berlin
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi pembicara utama di AsiaBerlin Summit 2025, memaparkan visi transformasi Jakarta menuju 50 kota global terbaik 2030.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025
Jakarta Targetkan Masuk 50 Kota Global 2030, Gubernur Pramono Ungkap Langkah Konkret di Berlin
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan KJP Plus Pelaku Ledakan SMAN 72 Tidak Dicabut
Gubernur Pramono memastikan KJP Plus siswa terduga kasus ledakan SMAN 72 tidak dicabut dan meminta Disdik memperkuat pencegahan bullying di sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Gubernur Pramono Pastikan KJP Plus Pelaku Ledakan SMAN 72 Tidak Dicabut
Indonesia
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Diketahui, Senin (17/11) siang, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut Gubernur Pramono untuk kenaikan UMP 10 persen menjadi Rp 6 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 18 November 2025
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Indonesia
Soal Kabar Tarif LRT Velodrome-Manggarai Sampai Rp 60 Ribu, Gubernur Pramono: Jadi Saja Belum
Pramono mengatakan bahwa pembahasan tarif masih terlalu dini karena proyeknya sendiri belum resmi beroperasi.
Frengky Aruan - Minggu, 16 November 2025
Soal Kabar Tarif LRT Velodrome-Manggarai Sampai Rp 60 Ribu, Gubernur Pramono: Jadi Saja Belum
Olahraga
Berkelakar soal Isu Pakan Hewan Taman Margasatwa Ragunan Dibawa Kabur Petugas, Gubernur Pramono: Kalau Benar, Harimaunya Saya Keluarin
Pramono memastikan isu tersebut tidak benar.
Frengky Aruan - Minggu, 16 November 2025
Berkelakar soal Isu Pakan Hewan Taman Margasatwa Ragunan Dibawa Kabur Petugas, Gubernur Pramono: Kalau Benar, Harimaunya Saya Keluarin
Olahraga
Gubernur Pramono Buka-bukaan, Banyak Siswa SMAN 72 Ingin Pindah Sekolah Pasca Ledakan
Kepala SMAN 72 Jakarta Tetty Helena Tampubolon mengatakan sebagian besar orang tua belum memberikan izin anaknya kembali ke sekolah.
Frengky Aruan - Minggu, 16 November 2025
Gubernur Pramono Buka-bukaan, Banyak Siswa SMAN 72 Ingin Pindah Sekolah Pasca Ledakan
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Instruksikan Penertiban Sopir JakLingko yang Tidak Disiplin
Pramono Anung soroti sopir JakLingko yang berkendara semaunya dan meminta Dishub mengganti pengemudi yang tidak disiplin.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Gubernur Pramono Anung Instruksikan Penertiban Sopir JakLingko yang Tidak Disiplin
Indonesia
Normalisasi Kali Krukut Dipersoalkan PKS, Gubernur Pramono Janji Lakukan Sosialisasi ke Warga
Rencana normalisasi Kali Krukut Jakarta Selatan dikritik, Gubernur Pramono memastikan Pemprov DKI akan turun langsung memberikan penjelasan kepada warga.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Normalisasi Kali Krukut Dipersoalkan PKS, Gubernur Pramono Janji Lakukan Sosialisasi ke Warga
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan