Nusron Pantas Gantikan Menteri Hanif Dakhiri

MerahPutih Nasional - Gerakan Bersama Buruh (Geber), BUMN mendesak Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menyelesaikan masalah outsourcing di bagian call center.

“Laporan yang masuk ke kami, terdapat 47 karyawan bagian call center yang berstatus outsourcing. Mereka bekerja sejak 2012 sampai sekarang,” ujar koordinator Geber BUMN, Ais di Jakarta, Jumat (12/12).

Ais menuturkan, bagian call center adalah pintu informasi pertama ketika petugas menerima pengaduan dari anggota keluarga TKI, baik dari dalam dan luar negeri. Mereka, bekerja 3 shift selama 7 hari kerja. Menurut laporan, para petugas call center dipekerjakan oleh dua perusahaan vendor, yakni PT Rekalsel dan PT Almira Sagutama.

“Salah satu perusahaan vendor kerap terlambat membayarkan gaji karyawan, adanya potongan yang tidak jelas, potongan bisa sampai Rp100.000 jika petugas tidak masuk kerja,” ujarnya.

Ais menjelaskan, dalam Permenakertrans 19 Tahun 2012 tentang Outsourcing, terdapat lima jenis kegiatan yang bisa di-outsourcing-kan. Kelima kegiatan tersebut meliputi cleaning service, catering, security, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan bagi buruh/pekerja.

"Petugas call center masuk kategori mana dari lima jenis usaha tersebut?," tanya dia.

Atas fakta itu, Geber BUMN mendesak Nusron bisa menyeselesaikan masalah itu sesegera mungkin.

“Kami menunggu revolusi mental Nusron untuk selesaikan masalah ini,” tegas Ais.

Jika Nusron sukses menyelesaikan masalah itu, kata Ais, ia pantas ruislag posisi dengan Hanif Dhakiri sebagai Menaker, mengingat Menaker punya hutang besar untuk selesaikan masalah outsoucing di BUMN, tapi sampai sekarang masalah tersebut tak kunjung selesai.

“Nusron lebih pantas gantikan Hanif sebagai Menaker, sementara Hanif lebih baik jadi Kepala BNP2TKI mengingat dia dari keluarga TKI,” tutup Ais.