Nusron Pantas Gantikan Menteri Hanif Dakhiri

Muchammad YaniMuchammad Yani - Jumat, 12 Desember 2014
Nusron Pantas Gantikan Menteri Hanif Dakhiri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Gerakan Bersama Buruh (Geber), BUMN mendesak Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menyelesaikan masalah outsourcing di bagian call center.

“Laporan yang masuk ke kami, terdapat 47 karyawan bagian call center yang berstatus outsourcing. Mereka bekerja sejak 2012 sampai sekarang,” ujar koordinator Geber BUMN, Ais di Jakarta, Jumat (12/12).

Ais menuturkan, bagian call center adalah pintu informasi pertama ketika petugas menerima pengaduan dari anggota keluarga TKI, baik dari dalam dan luar negeri. Mereka, bekerja 3 shift selama 7 hari kerja. Menurut laporan, para petugas call center dipekerjakan oleh dua perusahaan vendor, yakni PT Rekalsel dan PT Almira Sagutama.

“Salah satu perusahaan vendor kerap terlambat membayarkan gaji karyawan, adanya potongan yang tidak jelas, potongan bisa sampai Rp100.000 jika petugas tidak masuk kerja,” ujarnya.

Ais menjelaskan, dalam Permenakertrans 19 Tahun 2012 tentang Outsourcing, terdapat lima jenis kegiatan yang bisa di-outsourcing-kan. Kelima kegiatan tersebut meliputi cleaning service, catering, security, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan bagi buruh/pekerja.

"Petugas call center masuk kategori mana dari lima jenis usaha tersebut?," tanya dia.

Atas fakta itu, Geber BUMN mendesak Nusron bisa menyeselesaikan masalah itu sesegera mungkin.

“Kami menunggu revolusi mental Nusron untuk selesaikan masalah ini,” tegas Ais.

Jika Nusron sukses menyelesaikan masalah itu, kata Ais, ia pantas ruislag posisi dengan Hanif Dhakiri sebagai Menaker, mengingat Menaker punya hutang besar untuk selesaikan masalah outsoucing di BUMN, tapi sampai sekarang masalah tersebut tak kunjung selesai.

“Nusron lebih pantas gantikan Hanif sebagai Menaker, sementara Hanif lebih baik jadi Kepala BNP2TKI mengingat dia dari keluarga TKI,” tutup Ais. 

#Demo Buruh #Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Ada dua agenda besar yang menjadi fokus pelayanan dan pengamanan aparat. Pertama, May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas.
Dwi Astarini - Jumat, 01 Mei 2026
30 Ribu Aparat Amankan May Day 2026, Polisi Ingatkan Buruh jangan Anarkistis dan Terprovokasi
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Bagikan