Nelayan Kembali Dukung Peraturan Menteri Susi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdialog dengan ratusan nelayan Pangandaran seusai melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat (6/2) (Antara Foto)
MerahPutih Nasional- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti akhirnya menemui ratusan nelayan dari berbagai Kabupaten di Jawa Barat yang datang dan menunggunya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Pusat, siang ini, Jumat (6/2)
Nelayan yang menduduki kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan jumlahnya hingga ratusan. Mereka datang dari Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur hingga Garut. Susi Pudjiastuti langsung menyapa tamunya tersebut, para nelayan.
Menteri Susi bertanya ke nelayan, sudah makan belum?
"Belum bu," jawab nelayan kompak.
Kehadiran para nelayan di kantor KKP tersebut ternyata untuk memberi dukungan Menteri Susi perihal Kebijakan KKP, Peraturan Menteri KP 01 dan 02 tahun 2015.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti: Saya Orang Baik, Bukan Orang Jahat
"Walaupun menyakitkan Permen 1/2015 (larangan lobster bertelur) tetapi bisa diterima sama kalian. Kalau begitu ada dukungan. Dukungan inilah yang bikin Ibu moal (tidak mau) mundur, Permen akan dipertahankan," tegas Susi di depan para nelayan.
Dalam dialog itu, Susi menegaskan, soal kebijakan larangan penangkapan lobster bertelur dan ukuran lobster yang tidak boleh ditangkap nelayan. Rencananya untuk menjawab permasalahan dari kebijakan ini, Susi akan membeli bibit lobster dari Lombok untuk disebar ke berbagai wilayah laut Indonesia.
Di akhir diskusi, Susi Pudjiastuti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para nelayan yang selama ini telah mendukungnya. (cpy)
Bagikan
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal