Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional - Enam bulan sudah Presiden Joko Widodo berkuasa. Namun, sebagai partai pengusung, partai Nasional Demokrat (Nasdem) menganggap penilaian terhadap Jokowi belum saatnya dilakukan. (Baca: Kenalkan Calon Istri, Putra Jokowi Pasang Wajah Masam)
Nasdem berdalih, implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 baru sebulan direalisasikan. Dengan demikian, semua kementerian juga baru bisa bekerja.
"Penilaian masih prematur. Baru bulan ini turun anggarannya beberapa program yang telah dikeluarkan yang bersifat jangka panjang tidak bisa diukur jangka pendek," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate dalam diskusi 'Mengukur Kabinet Kerja Jokowi' di DPD RI, Jakarta, Rabu (15/4).
Di samping itu, lanjut Johnny, situasi politik dalam negeri pada awal pemerintahan Jokowi juga tidak mendukung bagi jalannya pemerintahan yang efektif. Perseturuan Koalisi Merah Putih (KMP) - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR mengakibatkan kinerja pemerintahan sedikit banyak menjadi terganggu.
"Tiga bulan pertama ada masalah kepentingan internal DPR soal alat kelengkapan dewan (AKD), lalu kepolisian. Ini mempengaruhi situasi politik," tandasnya. (Baca: Luhut Binsar Manfaatkan Jokowi?)
Terkait isu reshuffle kabinet, Johnny menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. "Serahkan ke jokowi kalau mau evaluasi, itu haknya dia," kata dia. (mad)
